apahabar.com, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Sahbirin Noor mereview pengarahan Presiden Joko Widodo.
Itu usai menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020, di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/11) kemarin.
Gubernur me-review terkait pentingnya kerja tim dalam mensinergikan tujuan pembangunan. Bukan ego sektoral daerah dan ego instansi. Program kerja pemerintah, kata Birin, merupakan kerja besar yang memerlukan kerja tim. Semua harus fokus dan bersinergi saling mendukung.
“Ini kerja tim, bukan individu sendiri-sendiri. Ini kerja tim besar negara dalam rangka membawa kita pada sebuah tujuan nasional, agenda besar negara ini, jangan sampai ada lagi ego sektoral, ego institusi, ego daerah,” urai Birin mengutip pidato Presiden.
Paman Birin, sapaan akrabnya, menyampaikan satu pesan penting yang disampaikan Presiden dan harus menjadi atensi adalah memastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis. “Tetapi dapat barangnya, dapat manfaatnya untuk rakyat. Itu yang terpenting,” papar Paman.
“Bukan lagi seperti dulu, yang sudah bangga apabila realisasinya 99 persen atau 100 persen,” sambungnya.
Presiden Joko Widodo, lanjut Paman Birin, meminta kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah, agar secepatnya membelanjakan dana DIPA 2020 sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kepala negara, meminta penggunaan dana APBN 2020 sudah dimulai sejak Januari,” jelasnya.
Dalam acara yang juga dihadiri Wapres Ma’ruf Amin, Presiden Jokowi menyerahkan DIPA senilai Rp 1.767 triliun. Nilai itu terdiri dari DIPA untuk 87 kementerian dan lembaga senilai Rp909,6 triliun dan DIPA transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp856,9 triliun.
Presiden Jokowi juga mengingatkan ketidakpastian ekonomi global, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang menghantui nyaris semua negara, agar dapat ditekan. “Sehingga diharapkan belanja APBN bisa memicu pertumbuhan ekonomi seawal mungkin,” ungkapnya.
Paman Birin menekankan juga, review pesan penting Jokowi ini harus menjadi atensi bupati dan wali kota dan kepala SKPD di Provinsi Kalsel.
“Karena, apa yang telah menjadi wanti- wanti Presiden Jokowi jika tidak dilaksanakan akan berdampak negatif bagi pembangunan daerah,” lanjutnya.
Sementara dalam laporannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan DIPA dan TKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan dalam melaksanakan seluruh program pembangunan.
Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan momentum pembangunan, lanjut Sri, pemerintah mengarahkan lima program prioritas di dalam APBN yang didanai sesuai dengan prioritas tersebut.
Adapun kelima program prioritas tersebut adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi dan policy transformasi ekonomi, serta birokrasi.
Baca Juga: Serahkan DIPA 2020, Ini Pesan Jokowi kepada Paman Birin
Baca Juga: Sosok Aminuddin Latif di Mata Paman Birin
Reporter: Nurul Mufidah
Editor: Fariz Fadhillah