bakabar.com, BANJARBARU - Satgas Bakar Minyak (BBM) yang terdiri Pemprov Kalimantan Selatan, TNI dan Polri melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU, Kamis (14/5).
Inspeksi tersebut menjadi respons atas unjuk rasa ratusan sopir truk di depan Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Rabu (13/5).
Diketahui massa aksi meminta pihak terkait memberantas pungli dan penyelewengan BBM bersubsidi, serta memastikan solar sesuai harga.
"Sesuai instruksi Gubernur Kalsel, dilakukan inspeksi untuk memastikan distribusi solar subsidi berjalan tepat sasaran dan bebas dari praktik mafia BBM," papar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Ariadi Noor.
Sidak dilakukan di lima SPBU AKR dan dua SPBU Pertamina yang berada di Banjarmasin dan Banjar.
"Kami tidak hanya untuk memantau distribusi BBM, tetapi juga mendengar langsung keluhan para sopir truk di lapangan," jelas Ariadi.
"Kami melihat langsung proses pengisian solar subsidi ke kendaraan angkutan dan berdialog dengan sopir yang mengantre. Ini bentuk keseriusan pemerintah merespons keresahan masyarakat," sambungnya.
Selain pengawasan langsung di SPBU, satgas juga memastikan penerapan sistem barcode dalam distribusi biosolar subsidi telah berjalan guna meningkatkan transparansi dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
Dalam sidak tersebut, tidak ditemukan pungli maupun penyalahgunaan distribusi biosolar subsidi. Padahal massa aksi sempat mengungkap bahwa harga solar bersubsidi di SPBU mencapai Rp12 ribu.
Meski demikian, pemerintah memberikan peringatan keras kepada pengelola SPBU agar tidak bermain-main dengan distribusi BBM bersubsidi.
Pengawasan dari satgas akan terus dilakukan secara berkala, baik terbuka maupun tertutup. Kalau ditemukan pelanggaran, sanksi tegas hingga pencabutan izin usaha akan diterapkan.
Adapun Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Ahmad Bagiawan, meminta seluruh pengelola SPBU mendukung distribusi BBM yang sehat dan transparan. Pun sudah seharusnya sopir angkutan tidak menjadi korban praktik penyalahgunaan BBM subsidi.
“Tujuan kami menjaga distribusi ini agar tidak memicu gejolak sosial dan aktivitas ekonomi tetap berjalan lancar," sahut Bagiawan.