bakabar.com, TABALONG – Aspirasi agar program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lebih dekat dengan masyarakat mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi PKS, di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel 5.
Reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang berlangsung pada 13–20 Mei tersebut dilaksanakan di 16 titik yang tersebar di Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Dalam berbagai pertemuan tatap muka bersama warga, pelaku UMKM, pemuda, kelompok masyarakat, dan tokoh setempat, muncul satu aspirasi yang paling sering disampaikan, yakni keinginan agar pelatihan keterampilan kerja, pengembangan usaha, dan kewirausahaan dapat dilaksanakan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Masyarakat menilai pelaksanaan pelatihan yang selama ini banyak dipusatkan di tingkat provinsi atau kota-kota tertentu membuat sebagian warga daerah kesulitan untuk berpartisipasi.
Selain membutuhkan biaya transportasi dan waktu yang lebih besar, pelatihan yang jauh dari tempat tinggal peserta dinilai kurang efektif dalam mendorong keberlanjutan program setelah kegiatan selesai.
Menanggapi hal tersebut, Firman Yusi menilai aspirasi masyarakat sangat relevan dengan tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
“Banyak warga menyampaikan bahwa pelatihan keterampilan maupun kewirausahaan akan lebih efektif apabila dilaksanakan lebih dekat dengan masyarakat, minimal di ibu kota kabupaten, bahkan lebih baik lagi jika dapat menjangkau tingkat desa atau kelurahan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi dan biaya yang harus dikeluarkan peserta juga lebih ringan,” ujarnya, Sabtu (23/5).
Menurut Firman, pelatihan yang berbasis wilayah yang lebih kecil memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan ekosistem pembinaan yang berkelanjutan. Peserta tidak hanya menerima materi pelatihan, tetapi juga dapat membangun jejaring usaha, berbagi pengalaman, hingga membentuk kelompok usaha bersama yang lebih mudah mendapatkan pendampingan.
“Pelatihan bukan hanya soal kegiatan beberapa hari, tetapi bagaimana hasilnya dapat berlanjut menjadi usaha produktif atau peningkatan keterampilan yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan ekosistem tindak lanjut yang kuat setelah pelatihan selesai,” katanya.
Ia juga menilai pelaksanaan program di tingkat desa, kelurahan, atau minimal kabupaten akan memudahkan pemerintah melakukan pendampingan yang lebih intensif. Dengan cakupan peserta yang lebih terfokus, evaluasi hasil pelatihan serta perkembangan usaha pasca-pelatihan dapat dilakukan secara lebih terukur.
Seluruh masukan yang diperoleh selama reses tersebut, lanjut Firman, akan dihimpun dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan program dan anggaran pembangunan daerah.
“Harapan masyarakat cukup jelas, yaitu agar program-program pemberdayaan yang sudah baik dapat semakin dekat dengan warga. Ketika pelatihan dilaksanakan di wilayah yang lebih dekat dan disertai pendampingan yang berkelanjutan, maka peluang lahirnya wirausaha baru dan peningkatan keterampilan masyarakat akan semakin besar,” tegasnya.
Melalui reses di 16 lokasi tersebut, Firman Yusi menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Dapil Kalsel 5 agar program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan.