apahabar.com, BANJARMASIN – Tingkat pengangguran terbuka Kalsel memang lebih rendah dari rata-rata nasional. Kendati begitu, mayoritas tenaga kerja Banua hanya tamatan SD.
“Salah satu masalah yang masyarakat Kalsel hadapi rendahnya tenaga kerja berdaya saing,” ujar Firman Yusi, Anggota DPRD Kalsel, Minggu (9/1) dikutip apahabar.com dari Antara.
Terungkap setelah Pasis IV RPJMD melakukan rapat dengan sejumlah SKPD terkait jajaran Pemprov Kalsel,persentase penduduk bekerja berdasar pendidikan didominasi mereka yang tidak punya ijazah SD atau berijazah SD.
“Mereka yang tidak berijazah SD besarnya bahkan sampai 44,56 persen. Sementara yang berijazah SMP sederajat 20,86 persen, SMA 21,48 persen, SMK 3,72 persen dan perguruan tinggi 9,34 persen,” paparnya.
Karenanya, Firmanberharap RPJMD Kalsel 2021-2026 lebih fokus lagi untuk mendorong serapan angkatan kerja dengan tingkat pendidikan lebih tinggi terutama lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi.
“Mengatasi ini, RPJMD Kalsel 2021-2026 harus berkolaborasi pendidikan dan ketenagakerjaan,” kata Firman.
Dengan latar pendidikan rendah, sudah pasti kata Firman mayoritas mereka berprofesi sebagai buruh.
“RPJMD 2021-2026 harus diarahkan untuk mendorong fokus tenaga kerja Pemprov Kalsel pada usaha-usaha peningkatan kualitas SDM khususnya dalam hal daya saing,” tambahnya lagi.
Pemprov, kata dia, perlu menyusun langkah konkret melakukan pemetaan proyeksi kebutuhan tenaga kerja pada masa mendatang.
“Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, kondisi kewilayahan, khususnya menyongsong Kalsel sebagai gerbang ibu kota negara serta perkembangan ekonomi lokal dan global,” ujarnya.
"Hasil pemetaan ini harus kita manfaatkan untuk menyusun kebijakan pendidikan kita, baik kependidikan formal maupun non-formal untuk memenuhi kebutuhan tersebut," ujarnya.
Bahkan jika perlu evaluasi penyelenggaraan pendidikan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, mengingat hanya 3,72 persen pekerja di Kalsel yang berlatar pendidikan SMK dan SMA 21,48 persen.
“SMK kan harusnya dirancang untuk mencetak tenaga siap kerja, tapi sepertinya data menunjukkan kebalikannya. Karenanya langkah seperti evaluasi terhadap jurusan yang tersedia dan penyesuaian kurikulum SMK dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja mutlak diperlukan," pungkas legislator asal Tabalong ini.