apahabar.com, BANJARMASIN – Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur H Sahbirin Noor dinilai belum memuaskan.
“Jagalah sebaik-baiknya amanah yang telah diberikan, di sisa waktu ini. Tak mungkin dalam waktu satu tahun mampu menyelesaikan visi-misi saat kampanye,” ucap Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sasangga Banua, Muhammad Dedi Permana usai Diskusi Publik Refleksi Empat Tahun Kepemimpinan Sahbirin Noor-Rudy Resnawan, Senin (17/2) siang.
Sejauh ini, kata dia, prestasi yang diraih Sahbirin Noor-Rudy Resnawan terbilang minim. Dedi menyinggung infrastruktur, pelebaran jalan utama Banjarmasin-Banua Anam yang meliputi Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong, yang belum terbangun.
Baca Juga: Golkar Kalsel Susun Kekuatan Internal Sukseskan Paman Birin
“Bahkan, selama ini kondisi jalan masih tambal sulam. Seharusnya Pemprov Kalsel meningkatkan kualitas jalan yang ada di Banua Anam,” bebernya.
Tak hanya itu, tambah dia, di tengah kekayaan sumber daya alam, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel pun masih rendah.
“Begitu juga di sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kalsel masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional,” paparnya.
Rokok Jadi Pemicu
Diskusi Publik Refleksi Empat Tahun Kepemimpinan Sahbirin Noor – Rudy Resnawan, Senin (17/2) siang. Foto-apahabar.com/M Robby
Sementara, Kepala Seksi Neraca Konsumsi Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, Fahri Dayni mengklaim kepemimpinan Gubernur Sahbirin Noor berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 4,9 persen menjadi 4,5 persen.
“Adapun kabupaten dengan kemiskinan tertinggi berada di Hulu Sungai Utara,” ungkapnya.
Uniknya, sebut dia, rokok merupakan penyumbang kemiskinan kedua setelah beras. Dengan alokasi 13 persen dari pengeluaran rata-rata per bulan.
“Penting kiranya kampanye rokok untuk menekan angka kemiskinan,” katanya.
Meski begitu, gini ratio Kalsel hanya 0.34. Hal ini membuktikan bahwa tingkat ketimpangan di Kalsel relatif kecil.
Namun, melambatnya pertumbuhan ekonomi 2019 kemarin dipicu oleh ketergantungan Kalsel dari sektor pertambangan.
“Sekitar 18.7 persen ekonomi Kalsel ditopang pertambangan. Tak sampai 4 persen yang bekerja di sektor pertambangan. Justru terbanyak di sektor pertanian 30 persen dan perdagangan sekitar 20 persen,” jelasnya.
“Kemudian, para petani di Kalsel masih kurang sejahtera karena hasil pertanian tak mampu menopang kebutuhan sehari-hari,” pungkasnya.
Baca Juga: Pilgub Kalsel, Gerindra Menanti Rekomendasi Pusat
Reporter: Muhammad RobbyEditor: Fariz Fadhillah