bakabar.com, BANJARBARU - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel terus berupaya melakukan pemerataan layanan pendidikan melalui pengembangan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di tingkat SMA dan SMK.
Pendidikan inklusi dianggap menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan pendidikan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program 2025, sebanyak 334 SMA dan SMK di Kalsel telah ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Jumlah tersebut terdiri dari 207 SMA dan 127 SMK.
Selain peningkatan jumlah sekolah, Disdikbud Kalsel juga mencatat sebanyak 304 peserta didik berkebutuhan khusus di jenjang SMK telah mendapatkan layanan pendidikan melalui sistem inklusi.
Pendidikan inklusi menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan setiap anak memperoleh hak yang sama untuk belajar tanpa adanya diskriminasi.
"Setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi," papar Kepala Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim, Rabu (17/6).
Dalam penguatan program tersebut, Disdikbud Kalsel menjalankan sejumlah strategi, mulai dari memperluas akses pendidikan inklusi, meningkatkan kualitas layanan, hingga memperkuat kapasitas tenaga pendidik.
Berbagai langkah dilakukan, seperti pengembangan sekolah inklusi, pembaruan data peserta didik berkebutuhan khusus, pelatihan guru, serta pendampingan agar proses pembelajaran dapat menyesuaikan kebutuhan siswa.
Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga menjadi salah satu fokus pemerintah daerah untuk meningkatkan dukungan terhadap siswa berkebutuhan khusus.
"Perkembangan pendidikan inklusi di Kalsel juga didukung melalui kolaborasi antara sekolah reguler dan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai pusat sumber layanan," tutup Rahim.