Pemilu 2024

Ramai Parpol Usung Pemilu Proporsional Tertutup, Pengamat Beberkan Untung-Rugi

engamat Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi membeberkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan sistem proporsional tertutup.

Airlangga Pribadi, Pengajar Departemen Politik Fisip Universitas Airlangga. (Foto: Media Indonesia)

apahabar.com, JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi membeberkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan sistem proporsional tertutup memiliki keuntungan sekaligus kerugian.

Dari sisi positif, pemilu sistem proporsional terbuka menyebabkan banyak kandidat legislatif yang dengan mudah menjadi caleg dengan menggunakan traksaksi politik.

"Artinya mereka bisa jadi membayar lebih, itu kemudian dengan mudah masuk," kata Airlangga seperti dilansir Antara, Jumat (6/1).

Baca Juga: Perludem: Politik Kekerabatan akan Menggila dengan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Dengan begitu, pertarungan politik di pemilu lebih difokuskan pada pada kontestasi di internal partai. Adapun dalam penentuannya, banyaknya uang menentukan proses-proses politik mengenai siapa yang akan terpilih.

"Intinya sistem proporsional tertutup itu ingin membangun kembali kekuatan otoritas politik berbasis partai yang menentukan proses-proses politik yang berlangsung," tambahnya.

Sementara itu dari sisi negatifnya, imbuh Airlangga, kandidat dengan suara tertinggi di tingkat bawah tidak serta merta akan otomatis terpilih. Sebab, otoritas politik menjadi penentu utama.

Baca Juga: Soal Pemilu Proporsional, SMRC: Jangan Libatkan MK dalam Konsesus Politik!

Dalam kondisi tersebut, pertarungan politik lebih mengedepankan pertarungan individu daripada partai. Hal itu akan menghasilkan legislatif yang komposisinya mereka yang memiliki dana lebih besar daripada lain.

"Di sini proporsional tertutup lebih baik daripada proporsional terbuka," terangnya.

Meski begitu, Airlangga menyarankan agar dapat meniru sistem yang dipakai di Jerman. Di negara tersebut, penyelenggara pemilu memberikan dua kartu untuk warga yang digunakan untuk memilih partai politik dan calon.

Baca Juga: Tak Ingin ada Kanibalisme Politik, PBNU Dukung Pemilu Proporsional Terbuka

Mekanisme seperti itu, kata Airlangga, pernah dipakai saat Pemilu 2024, di mana suara seseorang itu tidak begitu mudah hilang dalam perhitungan.

"Saya pikir pilihan-pilihan seperti itu harus juga diperbincangkan untuk mengantisipasi persoalan yang muncul saat diterapkan sistem proporsional tertutup," jelasnya.