bakabar.com, JAKARTA - Menjelang tutup tahun, satu lagi prestasi dibukukan Pemkab Barito Kuala (Batola) di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati Dinansyah.
Prestasi terkini yang diraih berupa keberhasilan membina dan membangun kabupaten peduli Hak Asasi Manusia (HAM).
Atas keberhasilan itu, Batola meraih penghargaan yang langsung diserahkan Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, kepada Dinansyah dalam puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (10/12).
"Dari delapan poin (Astacita) Presiden Prabowo Subianto, terdapat empat poin tentang HAM. Artinya 50 persen dari poin Astacita menyangkut HAM," papar Pigai.
Bahkan HAM ditempatkan dalam poin pertama Astacita yang bertujuan memperkokoh Pancasila, demokrasi dan HAM.
Kemudian hak-hak penyandang disabilitas juga ditekankan dalam poin Astacita keempat, serta poin keenam dan kedelapan yang menyangkut hak ekonomi, sosial, dan budaya.
"Artinya HAM dianggap sangat penting, karena menjadi titik temu peradaban antara nilai-nilai fundamental bangsa, berpijak kepada Pancasila dan nilai-nilai yang dianut di dunia internasional," tegas Pigai.
Penghargaan yang diraih Batola, juga seiring keberhasilan mencapai indeks reformasi hukum dengan nilai 96,28 atau setara dengan predikat AA (istimewa).
Adapun penilaian dilakukan Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sementara tujuan penilaian adalah mengukur pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel, serta sesuai sasaran road map reformasi birokrasi 2020-2024.
"Penghargaan tersebut merupakan kerja keras semua pihak dalam upaya menghadirkan keadilan terhadap hak asasi manusia di Batola," ungkap Dinansyah.
Dari sekian variabel dan indikator penilaian, Batola nyaris sempurna dalam poin koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi.
Kemudian kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) berkualitas, kualitas reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan
perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, serta penataan database peraturan perundang-undangan.