apahabar.com, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Banjarmasin memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin untuk menginventarisir apa saja pembangunan yang sudah tercapai menggunakan APBD 2019.
Diungkapkan Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Arifin Noor bahwa serapan anggaran pihaknya memasuki triwulan ke empat ini terbilang masih rendah, hanya di kisaran 38 persen dari total anggaran Rp 274 miliar.
Akan tetapi Arifin tidak merasa khawatir karena program yang telah direncanakan masih berjalan, sehingga serapan anggaran tahun ini diyakini bisa sesuai dengan target.
“Di akhir-akhir semua (kontraktor) mengambil anggaran, secara fisik maupun keuangan sudah on the schedule semua, namun rata-rata masih menunggu sampai proyek tuntas 100 persen baru pencairan,” jelas Arifin kepada awak media seusai rapat dengan komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Senin (7/10).
Ia merasa optimis menjelang akhir tahun anggaran bakal terserap dengan maksimal, sebab proyek-proyek yang dicanangkan sudah tahap pembangunan.
“Kita sudah on the track semua, baik itu pembangunan jalan, trotoar, rumah sakit, jembatan, drainase dan pemeliharaan sungai, semua sudah on the track,” kata dia.
Arifin meminta pemerintah pusat memberikan anggaran pembangunan lebih besar lagi ke Pemerintah Kota Banjarmasin karena ada banyak skala prioritas proyek yang dibutuhkan masyarakat, membutuhkan anggaran jumbo.
Dia mengungkap, anggaran PUPR masih terfokus pada pembangunan RS Sultan Suriansyah yang mencapai Rp 70 miliar.
Anggota komisi III DPRD Kota Banjarmasin Sukhrowardi merasa optimis anggaran bakal terserap secara tuntas karena proyek-proyek pembangunan di lingkungan Dinas PU Kota Banjarmasin sudah dikerjakan.
“Ambil contoh pembangunan trotoar di jalan A Yani yang sudah mulai dibangun, Desember ini ditargetkan sudah rampung, sehingga kontraktor bisa mencairkan anggaran,” kata dia.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Isnaini meminta Pemkot Banjarmasin memiliki grand desain dalam penanganan problem tata kota.
“Jadi ada semacam inventarisir dan sinkronisasi, sehingga ada terjalin sinergitasi dalam menata kota, ujung-ujungnya pembenahan kota lebih optimal,” jelas politikus Gerindra ini.
Baginya Pemkot harus punya rencana program yang terukur bukan hanya berdasarkan kejadian insidentil, contohnya dalam penanganan drainase kota menjelang memasuki musim penghujan.
“Saya kira misalnya kita bicara drainase, maka program ke depannya mulai dari pengerjaan dan pemeliharaan agar bisa berjalan baik, dimulai dari pembahasan program anggaran pertama sudah ada program-program kegiatan terencana yang disusun Dinas PU, sehingga memasuki musim hujan tidak ada lagi kendala,” tutup Isnaini.
Baca Juga: Prioritaskan Program Daerah, Anggota DPR RI Asal Kalsel Upayakan Rayu Pemerintah
Baca Juga: Pemkab Banjar Gelar Sosialisasi Kearsipan untuk Seluruh SKPD
Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Syarif