apahabar.com, BANJARBARU – Jadi salah satu sekolah piloting Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Banjarbaru, SMPN 1 Banjarbaru bersiap.
Pekan lalu, SMP favorit di Kota Idaman ini telah sukses menggelar simulasi PTM.
“Simulasi lancar, tidak ada kendala, karena yang datang kita atur, kita batasi, hanya 16 siswa dan guru yang hadir sekitar 5 orang,” ujar Wakasek Kesiswaan SMPN 1 Banjarbaru, Tri kepada apahabar.com, Kamis (19/11) siang.
Meskipun edaran dari kementerian memperbolehkan maksimal 50 persen dari kapasitas normal, namun pihak SMPN 1 Banjarbaru hanya menerapkan 33 persen dari kapasitas normal.
“Kita hanya 33 persen, jadi sekitar 300 siswa yang masuk tiap harinya dari total murid 900-an,” terangnya.
Di mana dalam satu kelas berisi tidak lebih dari 16 siswa.
“Kemudian kemarin kegiatannya sosialisasi tentang persiapan protokol dari luar kemudian masuk dicek dengan thermogan ada tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Sampai di kelas pun diberi jarak,” jelasnya.
Simulasi itu, katanya, diminta oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Namun ihwal izin, semuanya diserahkan kembali ke keputusan orangtua
“Itu kalau semua siswa mendapatkan izin dari orangtua, kan orangtua berhak memilih. Melihat perkembangannya nanti seperti apa yang jelas untuk SMPN 1, kami sudah siap melaksanakan PTM tinggal tunggu edaran dari Dinas,” pungkasnya.
Senada dengan Tri, Kepala Sekolah SMPN 1 Banjarbaru, Undi Sukarya mengatakan jika PTM benar dilaksanakan, maka pihaknya telah siap.
“Protokol kesehatan Covid-19 sudah disipakan. Kita siap PTM,” tegas Undi
Namun katanya, kesediaan orangtua untuk menyekolahkan anaknya di kala pandemi ini menurut hasil survei sementara hanya 50 persen orangtua yang setuju.
Meskipun telah dijelaskan bahwa jam pelajaran dikurangi, dan protokol kesehatan berlaku dari luar hingga ke dalam wilayah sekolah.
“Survei awal itu orang tua sudah disurvei, 50 persen setuju masuk 50 persen tidak setuju masuk. Kita sudah jelaskan untuk jadwal agak ringan, di mana jam pelajaran dikurangi. Hanya dari jam 8 sampai 11 siang. Jadi tidak ada waktu istirahat, jadi tidak ada yang jajan keluar,” jelasnya.
Keputusan akhir nantinya, sambungnya, tetap ada ditangan orang tua.
Terkait keamanan kesehatan bagi warga sekolah, mereka hanya mengandalkan pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19.
“Memang kalau rapid kurang begitu meyakinkan, paling nanti swab, tapi kalau swab diarahkan ke sekolah, kami tidak akan mampu, kendalanya begitu. Walaupun demikian untuk SMPN 1 kita melaksanakan semaksimal mungkin sarana dan prasarana dengan melakukan protokol kesehatan ketat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru menunjuk dua sekolah menengah pertama sebagai sekolah percontohan PTM yakni SMPN 1 Banjarbaru dan SMPN 2 Banjarbaru.
Di mana PTM sendiri ditargetkan dapat dilaksanakan paling cepat awal Desember 2020.
“PTM ini kita dasar hukumnya adalah surat keputusan bersama 4 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Kementerian Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Dalam SK itu, dikatakan satuan pendidikan boleh mengusulkan pembelajaran tatap muka itu kalau penzonaan di sebuah daerah warnanya kuning,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, M. Aswan kepada apahabar.com beberapa waktu lalu.
“Kami juga masih lihat kondisi zona, karena warna zona ini fluktuatif, bisa jadi sekarang kuning nanti merah jadi kami lihat situasi,” katanya.
Untuk diketahui, Banjarbaru sendiri saat ini berstatus zona kuning, sehingga memenuhi syarat untuk mengadakan sekolah tatap muka.
Saat ini, lanjutnya Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru masih mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait dan ikatan dokter anak. Sebab pertimbangan dari dokter anak di rasanya penting.
Lantas, apakah semua sekolah di Banjarbaru nantinya akan menerapkan PTM?
“Saat ini Banjarbaru memang zona kuning tapi kita tidak serta merta menerapkan itu (PTM). Sekali lagi PTM ini kalau kita berlakukan tidak semua sekolah, misal jenjang SMP, sekolah yang tidak memenuhi protokol kesehatan kami tidak izinkan,” ungkapnya.
Karena keputusan untuk pelaksanaan PTM selain menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat, juga atas persetujuan orangtua murid.
“Karena orangtua murid untuk mengambil keputusan harus melihat dulu sekolahnya, siap atau tidak secara protokol, kalau keputusannya setuju dengan catatan apa,” lanjutnya.
Adapun proses izin PTM ini terbilang ketat dimulai dari sekolah mengusulkan kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan.
Lalu, Dinas Pendidikan melakukan verifikasi faktual kelapangan, yakni di sekolah, untuk memastikan kesiapan penerapan protokol di sekolahnya.
Jika sudah siap, Dinas pendidikan akan memberikan rekomendasi kepada wali kota bahwa sekolah A layak PTM.
Tak berhenti di situ, Wali Kota pun perlu pertimbangan tim gugus, lalu berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan akan dipelajari gugus yang selanjutnya gugus siap memberikan pendapat kepada wali kota.
Hingga akhirnya wali kota memberikan keputusan boleh tidaknya sekolah tersebut melaksanakan PTM.
“Sekolah yang boleh pun itu keputusannya dari orang tua murid, misal 80 persen setuju 20 persen tidak setuju, maka 20 persennya bisa daring (online),” pungkasnya.