apahabar.com, BANJARMASIN – Upaya pemerintah Kota Banjarmasin selama penerapan Pembatan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuai kritik.
Ini tak luput dari jumlah kasus terinfeksi Covid-19 di Banjarmasin kemarin, berjumlah 112 orang.
Kota Banjarmasin jadi penyumbang tersebar kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kalsel yang kemarin berjumlah 116 orang. Empat sisanya dari Kota Banjarbaru.
Lantas, bagaimana penerapan PSBB di Banjarmasin selama ini di mata anggota DPRD Banjarmasin?
Ir Sukhrowardi menilai PSBB kurang maksimal. Terutama dalam hal pendekatan penerapan PSSB ke masyarakat yang hanya mengandalkan tokoh formal.
Seperti pihak kelurahan dan RT yang jadi ujung tombak pemerintahan.
Ketua Fraksi Golkar ini melihat, Pemkot masih kurang melakukan pendekatan kepada para tokoh di Banjarmasin.
Padahal, menurutnya peran mereka di masyarakat cukup berpengaruh untuk memberikan imbauan dalam pencegahan Covid-19.
"Jika tidak menggerakan potensi kota, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, maka akan sulit bagi Pemko untuk mencapai tujuan mengatasi wabah ini, karena perlu kesadaran masyarakat," ujarnya, Jumat (29/5) di Gedung DPRD Banjarmasin.
Sukro berharap keberadaan mereka dapat dilibatkan bersama-sama untuk menyadarkan warga agar mematuhi protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah.
"Kita contohkan saja, jika ulama dilibatkan menyadarkan masyarakat maka umat bisa manut dan mengerti untuk sama-sama mengatasi wabah," sebutnya.
Lebih jauh, anggota Komisi III ini berharap Pemko dapat memaksimalkan lagi sisa anggaran dari penanganan Covid-19 sebesar Rp33 miliar untuk digunakan sesuai peruntukkannya mengatasi wabah.
"Saya sebagai anggota dewan tidak rela jika anggaran sisa Rp33 miliar untuk penanganan wabah itu disalahgunakan," tandasnya.
Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin