bakabar.com, MARTAPURA – Program budidaya padi apung dinilai sangat potensial untuk memperkuat ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah rawan bencana seperti Martapura Barat dan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Warsita, dalam kegiatan penandatanganan komitmen bersama pengembangan ekonomi daerah melalui program padi apung, yang berlangsung di Aula Barakat, Kantor Bupati Banjar, Selasa (14/10/2025) pagi.
Penandatanganan komitmen ini melibatkan berbagai pihak, di antaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan H. Syamsir Rahman, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin, Manajer Perum Bulog Banjarmasin, Direktur Utama BPR Martapura, serta Ketua Kelompok Tani Sukamaju, dan turut disaksikan oleh Pj Sekda Banjar H. Ikhwansyah serta Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo.
Warsita menjelaskan bahwa program padi apung merupakan langkah inovatif yang relevan dengan struktur ekonomi Kabupaten Banjar, di mana sektor pertanian menyumbang 7,19 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Program ini tidak hanya mampu menjaga ketahanan pangan, tetapi juga menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat di wilayah yang sering terdampak banjir seperti Martapura Barat dan Sungai Tabuk,” ujarnya.
Menurut Warsita, lokasi awal pengembangan padi apung berada di Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, serta di Kecamatan Aranio. Dinas Pertanian Banjar akan memberikan pendampingan menyeluruh mulai dari pra-kondisi hingga pascapanen, dengan dukungan kolaboratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa program padi apung juga akan dikembangkan menjadi agrowisata, mengingat lokasinya berdekatan dengan destinasi wisata Pasar Terapung Lok Baintan.
“Dengan potensi wisata dan nilai ekonomi yang besar, padi apung bisa menjadi model pengembangan pertanian terpadu yang berkelanjutan,” tambahnya.
Terkait pendanaan, Warsita menyebutkan bahwa program saat ini didukung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, serta akan difasilitasi lebih lanjut melalui skema pembiayaan OJK dan perbankan daerah, termasuk program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis (Kurma Manis) dengan alokasi anggaran sebesar Rp150 juta tahun ini.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalsel, Agus Maiyo, menegaskan bahwa program padi apung di Banjar merupakan kelanjutan dari keberhasilan serupa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tabalong.
“Program ini sejalan dengan misi Kabupaten Banjar menuju daerah yang sejahtera berbasis pertanian. Kami akan mendorong lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan pembiayaan agar program ini berkelanjutan,” jelasnya, yang dilansir rsb.banjarkab.go.id.
Agus juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk perbankan, lembaga pembiayaan, serta BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin perlindungan bagi petani yang terlibat dalam budidaya padi apung.
“Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat membentuk pembiayaan yang terintegrasi dan efisien untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.(*)