apahabar.com, JAKARTA - Menjelang pergantian tahun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyalakan sinyal melakukan reshuffle kabinet.
Sinyal itu dilontarkan Presiden, ketika meninjau Stasiun Kereta Cepat Indonesia China di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Cileunyi, Bandung, Kamis (13/10).
Awalnya wartawan bertanya soal rencana reshuffle, setelah Partai NasDem mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden.
"Mungkin nanti. Selalu dibuat rencana. Pelaksanaan nanti diputuskan," jawab Presiden.
Terlepas dari hak prerogatif presiden, kepuasan terhadap kinerja menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Maju bisa diamati dari hasil jajak pendapat lembaga survei.
Dikutip dari Detik, hasil survei yang dilakukan Charta Politika menyebut 61,8% responden setuju dilakukan reshuffle kabinet.
Menggunakan 1.220 responden yang tersebar di 34 provinsi, sebanyak 72,9 persen responden menyatakan kepuas terhadap kinerja pemerintahan.
Angka kepuasan terhadap pimpinan negara tak sebanding dengan kepuasan responden atas kinerja menteri. Sebanyak 60,5 persen responden menjawab puas, lalu 32,7 persen menyatakan tidak puas.
Sementara PDI Perjuangan juga telah merespons positif sinyal Jokowi. Terlebih diyakini sudah seharusnya menteri dievaluasi menjelang akhir jabatan.
"Beberapa kebijakan menteri kurang sesuai. Salah satunya masalah impor beras yang menyakitkan petani. Padahal awalnya sudah gembar-gembor ingin swasembada beras," cetus Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, seperti dilansir Merdeka.
Berkaca dari evaluasi itu, PDIP menyebut Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) layak dipertimbangkan.
"Sebenarnya semua menteri juga harus dievaluasi supaya darah baru bisa mendukung penuh kebijakan Presiden dalam menuntaskan janji-janji kampanye," tukas Djarot.
Di sisi lain, Partai Nasdem memandang reshuffle sebagai bentuk penguatan sistem di pemerintahan. Diketahui baik Menteri Pertanian maupun Menteri LHK, semuanya merupakan kader Partai Nasdem.
"Apapun kebijakan Presiden tentang reshuffle, sebaiknya dipandang sebagai suatu bentuk penguatan sistem pemerintahan," tegas Wakil Ketua NasDem, Ahmad Ali, dikutip dari Republika.
"Itu tidak berkaitan dengan politik. Orang yang harus diganti, berarti tidak cakap dalam melakukan tugas. Bahkan kalau menteri-menteri NasDem dianggap tidak cakap dalam membantu presiden, silakan diganti saja," imbuhnya.