apahabar.com, PARINGIN – Jauh dari kata layak huni. Ini lah yang tergambar dari keadaan rumah Sumiati, warga Desa Kusambi Hulu RT 4, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan.
Jika terjadi hujan, maka rumah Sumiati kebocoran. Bahkan, pada malah hari rumahnya nampak gelap. Karena tidak memiliki aliran listrik. Disamping itu, kebutuhan air bersih hanya mengandalkan air sumur yang berwarna keruh dan air hujan.
Sumiati hanya tinggal bersama sang anak Syahrul yang berprofesi sebagai penyadap karet milik orang lain.
Syahrul kepada apahabar.com sangat ingin sekali merubah perekonomian keluarganya. Namun apalah daya ia hanya bisa berusaha semampunya.
“Kerjaan saya hanya penyadap karet milik orang lain, saya sama ibu biasanya mendapatkan Rp150 ribu setiap minggunya, itu pun kadang kurang. Allahmdulillah itu dicukup-cukupkan,” tuturnya, Minggu (2/2).
Syarul mengaku, tak pernah menerima bantuan dari pemerintah kabupaten. “Saya ingin sekali bekerja untuk menambah biaya keluarga tapi saya hanya lulusan SD. Jadi tidak bisa berbuat banyak. Ya terpaksa hanya menjadi petani karet,” keluhnya.
Syahrul memang pernah mendengar adanya pelatihan kerja tanpa melihat kelulusan. Namun programkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Balangan itu tak bisa dicapai, karena tak punya kendaran menuju tempat pelatihan.
“Pernah mendengar ada pelatihan kerja gratis, padahal ingin, tapi tidak ada kendaran menuju tempat tersebut, ya tidak bisa,” ucap Syahrul.
Syarul hanya bisa berharap suatu saat nanti ada kesempatan untuk bisa bekerja dengan hanya mengandalkan ijazah Sekolah Dasar.
Sementara itu, Syamsudinnor, anggota Komisi III DPRD Balangan sangat prihati dengan kondisi tersebut. Dia mendesak agar Pemkab turun ke lapangan agar dapat mengevaluasi kembali data kemiskinan.
“Ini adalah potret bahwa data tidak valid. Dari beberapa keluhan warga, bahwa data yang saat ini dipakai untuk Raskin saja masih memakai data lama. Mestinya Dinas Sosial Pemkab Balangan dalam mendata untuk menyalurkan program tidak harus menunggu proposal atau penyampaian dari kepala desa atau warga masyarakat, tetapi seharusnya pemerintah turun langsung menata kembali,” desaknya.
Sejauh ini, Pemkab Balangan sendiri terus berupaya mengentaskan kemiskinan. Salah satunya melalui Perda yang tengah dirancang.
Syamsudinnor berharap dengan adanya hal tersebut ada trobosan baru dari pemerintah kabupaten. “Tidak hanya dalam bentuk bantuan tetapi bimbingan dan pemberdayaan untuk keluar dari masalah kemiskinan,” harap Samsudinnor.
Baca Juga: Balai Rakyat di Birayang Ludes Dilalap Api
Baca Juga: Niat Antar Makanan ke Suami, Wanita 60 Tahun di Mataraman Ditemukan Tak Bernyawa
Reporter: Agus Suhadi
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin