Harga Sawit

Positif RI Bisa Atur Harga Sawit Sendiri, Zulhas: Stop Ngekor Malaysia

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menargetkan pembentukan bursa Komoditi khusus sawit terealisasi di 2023

Mendag Zulkifli Hasan di Gedung Kemendag. (Foto: apahabar.com/Leni)

apahabar.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menargetkan pembentukan bursa Komoditi khusus sawit terealisasi di tahun ini.

Pasalnya, saat ini Indonesia masih menggunakan harga acuan dari Malaysia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun sangat menyayangkan fakta tersebut.

Zulhas sapaannya mengingatkan bahwa Indonesia merupakan produsen terbesar sawit di dunia.

"Beberapa kali di sidang kabinet disinggung masa kita ikut dengan Malaysia yang punya sawit kita tapi kita ikut Malaysia, yang jelek siapa ya Bappebti. Punya Bappebti tapi kok ikuti Malaysia. Stop ikut Malaysia," ujar Zulhas dalam sambutannya di Pembukaan Rapat Kerja Bappebti di Kementerian Perdagangan, Kamis (19/1).

Zulhas pun menargetkan harga acuan sendiri untuk CPO tersebut bisa terbentuk pada Juni 2023. Tak hanya CPO, produk unggulan Indonesia lainnya seperti kopi, karet. Harusnya bisa menjadi acuan negara lain juga.

"Jadi kalau memungkinkan Juni sudah terpampang di layar (harga acuan). Bahwa kita punya patokan harga jadi Malaysia balik melihat harga acuan dari Indonesia, bergantian," target Zulhas.

Namun, tetap saja di tahun 2023 ini, Zulhas bersama Bappebti akan fokus terlebih dahulu kepada komunitas sawit.

"Jadi untuk prioritas, ya sawit dulu, pasar kita saat kni patokannya ke negara tetangga, dengan segala kewenangan yang dimiliki Bappebti paling kita usahakan sebelum juni ini kita sudah punya," jelasnya.

Senada, Plt Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, menuturukan, dengan adanya bursa berjangka, pencatatan dan pembentukan harga minyak sawit atau CPO dapat lebih transparan.

"dengan melakukan transaksi di bursa berjangka, diharapkan dapat menjadi sarana untuk pembentukan harga dan refenrensi harga. Didid mengatakan, hal itu secara signifikan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional," kata Didid.

Didid menyebut CPO, kopi hingga karet harus masuk ke dalam bursa untuk dapat dijadikan harga acuan.

"Untuk dapat menjadikan harga acuan maka komoditi tersebut harus masuk ke dalam bursa. Perdagangan di dalam bursa dapat menghasilkan tata kelola perdagangan yang fair dan transparan," pungkasnya.