apahabar.com, JAKARTA - Akrobatik politik tak ada hentinya. Hilir mudik pentas politik dipertontonkan sehingga menuangkan beragam catatan dalam sepekan tentang manuver politik para punggawa partai-partai.
Seperti mayoritas fraksi di DPR RI yang ramai-ramai menolak sistem Pemilu tertutup bak paduan suara.
Lalu manuver bakal capres yang kian hari kian mematangkan konfigurasi politik jelang Pilpres 2024. Termasuk akrobat eks Wamenkumham Denny Indrayana yang menggegerkan publik soal mengendus MK yang mengetok sistem Pemilu tertutup sehingga membuatnya menyurati Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Singgung Pihak yang Sebut Pemilu Bakal Chaos, Megawati: Maunya apa?
Berikut rangkuman 'Politik Sepekan':
1. Tanpa PDIP, Delapan Fraksi DPR Tolak Sistem Pemilu Tertutup!
Delapan fraksi di DPR RI menyatakan menolak sistem Pemilu proposional tertutup atau coblos gambar partai dalam gelaran Pemilu 2024.
Di antaranya Partai Demokrat, PKS, Partai NasDem, PPP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB dan PAN.
"PKS bersama tujuh fraksi lain karena ingin menguatkan keputusan MK tahun 2008. Dalam sistem demokrasi tuan atau rajanya itu adalah rakyat," ujar Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).
2. Jokowi Bernafsu Ingin Pasangkan Prabowo-Ganjar di Pilpres 2024
CEO dan Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai pemilu 2024 akan menjadi kontestasi elektoral paling sengit.
"Perbedaan elektoral capres naik-turun seperti roller coaster. Trend-nya begitu kompetitif dan sangat dinamis, jadi jumlah poros koalisi dan peran cawapres menjadi sangat krusial," ujar Pangi, Selasa (30/5).
3. Jokowi Cawe-Cawe di Pilpres Demi Hindari Label Presiden Gagal!
Direktur Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai manuver Presiden Jokowi yang 'cawe-cawe' dalam gelaran Pilpres 2024 khawatir dilabelisasi sebagai presiden yang gagal.
Sebab jika program keberlanjutan pembangunan tak dititipkan kepada presiden berikutnya, 'borok' kepemimpinan dan kinerja Jokowi bakal terungkap.
"Jokowi ingin melanjutkan sistem pembangunannya ketika sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden, khususnya soal IKN," kata Ujang kepada apahabar.com, Jumat (2/6).
4. Denny: Moeldoko 'Tukar Guling' Kasus Sekma dengan PK Demokrat
Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengaku mendapati informasi terdapat siasat terjadinya 'tukar guling' kasus dugaan korupsi Sekretaris MA, Hasbi Hasan dengan proses Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko soal Partai Demokrat.
"Dalam podcast kami bersama Bambang Widjojanto, Novel Baswedan mengatakan tidak ditahannya Sekretaris MA Hasbi Hasan adalah indikasi kuat, adanya upaya pengaturan tukar guling perkaranya di KPK, dengan pemenangan PK Moeldoko di MA," kata Denny dalam keterangannya, Rabu (31/5).
5. Demokrat Bantah Rutin Temui Jokowi Diam-diam di Istana!
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menepis tudingan bahwa pimpinan Partai Demokrat rutin menemui Presiden Jokowi secara diam-diam pada malam hari.
Hal ini menanggapi seloroh Jokowi saat bertemu dengan Forum Pemimpin Redaksi di Istana Negara, Senin (29/5) lalu.
"Kami menegaskan bahwa pernyataan Presiden Jokowi di hadapan pimpinan redaksi media massa itu keliru. Partai Demokrat tidak pernah meminta jadwal bertemu di Istana, termasuk jadwal malam hari seperti yang disampaikan Presiden Jokowi," kata Syarief, Jumat (2/6).
6. Surati Megawati, Denny Indrayana Endus Siasat Penundaan Pemilu
Eks Wamenkumham Denny Indrayana menyurati Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk mengadukan upaya dibangkitkannya kembali wacana penundaan Pemilu.
"Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda," kata Denny, Jumat (2/6).
Denny mengaku percaya dengan Megawati yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu.
7. MK Bakal Gelar Rapat Hakim Putuskan Sistem Pemilu 2024!
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menyebut gugatan sistem Pemilu telah mengumpulkan kesimpulan dari sejumlah pihak yang nantinya akan dibahas di meja hakim konstitusi.
"Sudah (penyerahan kesimpulan), sampe jam 11.00 WIB (kemarin), ada 10 kesimpulan," kata Fajar kepada apahabar.com, Jumat (2/6).