apahabar.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerbitkan larangan kepada seluruh jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) untuk melakukan tilang kepada pengendara secara manual.
Nantinya, proses penilangan akan menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.
Hal itu sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Polri pada 14 Oktober 2022 lalu.
ETLE yang digunakan Korlantas saat ini merupakan teknologi berbasis kamera dan terdapat dua jenis ETLE yaitu statis (diam) dan mobile (berpindah).
Baca Juga: Kapolri Sorot Gaya Hidup Mewah Anggotanya: Keadaan Sedang Krisis!
Baca Juga: Komnas HAM: Penembakan Gas Air Mata Penyebab Utama Tragedi Kanjuruhan
ETLE statis berupa kamera yang dipasang di tiang atau lokasi tinggi dan strategis. Sedangkan ETLE mobile adalah kamera yang dibawa petugas atau kendaraan dinas.
Direktur Penegakkan Hukum Korlantas Polri Brigadir Jenderal Polisi Aan Suhanan mengatakan ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk tidak menilang secara manual.
"Kita lebih akan lebih memaksimalkan penegakan hukum yang berbasis IT karena sesuai dengan program Kapolri," ujar Aan dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/10).
Ribuan Unit ETLE Disiapkan
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah memiliki ribuan ETLE yang siap untuk digunakan.
"Korlantas Polri sampai saat ini sudah memiliki 280 lebih ETLE statis dan 800 lebih ETLE mobile untuk menilang pelanggar lalu lintas. Di samping itu, Korlantas juga memiliki 50 ETLE mobile yang terintegrasi dengan mobil," tambahnya.
Baca berita selengkapnya di halaman selanjutnya...
Penegakan Hukum Justitia dan Nonjustitia
Aan juga menambahkan kendati tidak ada tilang manual, Korlantas tetap melakukan penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas.
Penyelesaian penegakan hukum, ada dua cara yakni justitia dan nonjustitia.
Justitia berarti melewati proses hukum sampai vonis pengadilan, sedangkan nonjustitia dikatakan penegakan hukum dengan cara edukasi.
Pendekatan nonjustitia ini akan dilakukan Korlantas hingga akhir tahun dalam operasi Simpatik, berupa edukasi, sosialisasi dan teguran.
Baca Juga: Kapolres Imron: Dipengaruhi Alkohol, Pelaku Penusukan Bocah di Cimahi Diancam Hukuman Mati
Baca Juga: Kapolri Pastikan Copot Anggota yang Terlibat dalam Praktik 'Setoran'
Ia menjelaskan, teguran langsung atau sosialisasi kepada masyarakat akan dilakukan dalam Operasi Simpatik. Pelaksanaan operasi itu akan berlangsung selama dua sampai tiga bulan.
"Sesuai arahan Kapolri kita akan melakukan Operasi Simpatik dua atau tiga bulan ke depan, sampai dengan nataru (natal dan tahun baru). Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ini tidak berhenti, kita tetap lakukan dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat peduli terhadap keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain," tegasnya.
Tidak lupa, Aan meminta seluruh jajaran Korlantas untuk mengikuti arahan Kapolri terkait larangan tilang manual tersebut.
“Kepada anggota Polri, ya tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetap hadir di tengah-tengah masyarakat, tetap laksanakan patroli berikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat paham pentingnya keselamatan dalam berkendaraan lalu lintas di jalan,” pungkasnya.