Pemkot Banjarmasin

Plh Wali Kota Banjarmasin Tanam Pohon Belian

apahabar.com, BANJARMASIN – Sebuah pohon kecil bernama Belian (Eusideroxylon Zwageri) ditanam Plh Walikota Banjarmasin, H Muhkyar,…

Oleh Syarif
Plh Wali Kota Banjarmasin tanam Pohon Belian. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Sebuah pohon kecil bernama Belian (Eusideroxylon Zwageri) ditanam Plh Walikota Banjarmasin, H Muhkyar, di taman sepeda, Kota Pontianak, Kamis (25/3).

Penanaman pohon itu para walikota se Kalimantan itu, merupakan salah satu rangkaian kegiatan pembukaan Raker Apeksi Muskomwil V Regional Kalimantan.

Sebelum penanaman pohon, para kepala daerah tersebut terlebih dahulu melakukan Gowes mengelilingi kota berjuluk khatulistiwa.

Usai kegiatan penanaman pohon, seluruh peserta kembali ke Hotel Aston untuk melaksanakan rapat tersebut.

Seperti pemberitaan sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) V Regional Kalimantan menggelar Rapat Kerja (Raker)di Kota Pontianak.

Kegiatan yang dilaksanakan sejak tanggal 24 hingga 26 Maret 2021 itu, dihadiri 9 Walikota se Kalimantan, yang salah satunya Plh Walikota Banjarmasin H Muhkyar.

Dalam sambutannya saat kegiatan Welcome Dinner di Ball Room Kalimantan, Hotel Aston, Pontianak, Walikota Pontianak Ir H Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kegiatan ini mengangkat tema Komisariat Wilayah (Komwil) V Regional Kalimantan Kita Siapkan Implementasi SIPD dan Penyederhanaan Birokrasi itu, dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa membawa kemajuan bagi kota-kota di Kalimantan.

"Tentu harapan kita rapat kerja ini bisa menghasilkan point-point yang bisa membantu pemerintah kota dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, seperti yang akan kita bahas berkaitan dengan SIPD, kemudian adanya struktur organisasi baru, di mana kita harus mengikuti sesuai Permendagri 90," ucapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, penyesuaian tersebut akhirnya permasalahan baru dalam penyelenggaraan pemerintah yang harus segera diselesaikan pemerintah kota, sehingga pelayanan publik dapat berjalan maksimal.

"Tentu dengan adanya penyesuaian-penyesuaian ini menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah di kota. Permasalahan-permasalahan ini menyebabkan adanya hambatan-hambatan yang kita alami bersama dalam pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Karena itu, dengan adanya Raker ini, diharapkan dapat membuat keputusan-keputusan yang bisa di bawa ke pemerintah pusat untuk dijadikan bahan pertimbangkan pemerintah.