bakabar.com, SAMPIT - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Mahbub, menyoroti persoalan kekurangan guru di wilayah pelosok yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi dunia pendidikan daerah.
Menurut Mahbub, kekurangan tenaga pendidik tidak hanya terjadi karena faktor pensiun, tetapi juga disebabkan regulasi dari pusat yang membatasi rekrutmen guru baru.
"Kami dari PGRI hanya bisa membantu dalam bentuk usulan dan penyampaian informasi berbasis data. Setelah data kami kumpulkan, kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mencari solusi terhadap kekurangan guru ini," jelasnya, kepada media ini, Senin (23/6/2025).
Mahbub menegaskan bahwa kebutuhan guru bersifat urgen, baik di wilayah kota maupun pelosok. Sebab, ketersediaan guru sangat menentukan kelancaran proses pembelajaran di sekolah.
Ia berharap data yang dikumpulkan nanti bisa menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan, BKPSDM, hingga DSTIK dalam merumuskan kebijakan penyebaran dan pengadaan guru secara lebih merata.
Lebih lanjut, Mahbub menjelaskan bahwa saat ini ada celah regulasi yang memungkinkan guru honorer yang telah memiliki pengalaman minimal dua tahun dan mendapat SK dari kepala dinas, bisa diakomodasi dalam proses pengangkatan. Namun hal itu tetap perlu diatur dalam regulasi daerah yang jelas.
Saat ditanya mengenai keluhan yang sering disampaikan masyarakat dan guru di lapangan, Mahbub menyebut bahwa kondisi di wilayah terpencil saat ini mulai membaik.
"Alhamdulillah, sudah mulai mereda. Sebab, sudah ada pemenuhan secara bertahap dari bidang GTK, BKPSDM, dan juga melalui kerja sama lintas sektor," ujarnya.
PGRI Kotim, tambahnya, akan terus melakukan pemetaan dan evaluasi secara berkala untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah.
"Harapannya tentu agar tak ada lagi sekolah yang kekurangan guru, baik di kota maupun desa," pungkas Mahbub.