Pertemuan Berujung Buntu, Warga Pasar Batuah Tolak Mentah-Mentah Tawaran Pemkot Banjarmasin!

apahabar.com BANJARMASIN – Pemkot Banjarmasin tengah diburu waktu. Pembebasan lahan Pasar Batuah harus segera dilakukan.

Tenggat waktunya paling lambat Juni akan datang. Jika tidak, kucuran dana Rp3,5 miliar dari Pemerintah Pusat terancam hangus.

“Waktu kami hanya enam bulan,” ujar Sekdakot Banjarmasin, Ikhsan Budiman saat bertemu warga Pasar Batuah di Mapolresta Banjarmasin, Selasa (24/5).

Ya, tadi siang Pemkot Banjarmasin dan Warga Pasar Batuah kembali dipertemukan. Tujuannya untuk mencari jalan tengah terkait rencana pembebasan lahan yang saat ini masih berpolemik.

Pertemuan antara dua belah pihak itu diinisiasi Kapolresta dan Dandim Banjarmasin, dilaksanakan di Aula Rupatama Endra Dharma Laksana Mapolresta.

Bujuk rayu kepada para warga Pasar Batuah terus dilakukan. Teranyar, Pemkot Banjarmasin menawarkan kompensasi kepada warga yang terdampak.

Data Pemkot Banjarmasin menyebutkan, ada sekitar 191 kepala keluarga dengan total 317 jiwa yang terdampak. Mereka berada di dua RT 11 dan 12.

Nah, rencananya apabila mereka mau pindah, Pemkot Banjarmasin bakal menyediakan 75 unit hunian di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Ganda Magfirah, Pekauman.

Sewa hunian di Rusunawa Ganda Magfirah itu bakal digratiskan selama setahun. Belum cukup, proses pemindahan juga ditanggung Pemkot Banjarmasin seluruhnya.

“Syaratnya lansia 60 tahun. Yang kedua sudah berkeluarga,” ucap Kepala Dinas Perdagin Banjarmasin, Ichrom Muftezar.

Karena tak cukup untuk menutupi total 191 kepala keluarga, bagi 116 kepala keluarga lainnya didaftarkan sebagai pedagang binaan Pemkot Banjarmasin.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya…

Mereka juga ditawari untuk berjualan di kios atau toko di empat pasar milik Pemkot. Rincinnya 40 kios di Pasar Pandu, 12 kios di Pasar Teluk Dalam. 32 kios di Pasar Telawang dan 42 kios di Pasar Gedang.

“Total 126 toko. Syaratnya penempatan kami yang menentukan,” beber Muftezar.

Namun rupanya tawara Pemkot Banjarmasin tak menggoyahkan pendirian para warga. Mereka tak tergoda dengan bujuk rayu tersebut. Tawaran Pemkot pun ditolak mentah-mentah.

Para warga Pasar Batuah bersikukuh tetap menunggu putusan gugatan yang mereka layangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin.

“Putusan 26 Juli nanti. Kami berharap Pemkot menghormati proses hukum yang berjalan ,” ujar Adnan, salah seorang warga Pasar Batuah.

Diketahui, warga Pasar Batuah telah melayangkan gugatan ke PTUN Banjarmasin menyusul keluarnya surat pemberitahuan pengembalian aset Pasar Batuah, Kuripan, bernomor 800/369.sekr.02/DPP/IV/2022.

Warga menggugat lantaran mereka merasa memiliki hak atas lahan yang saat ini mereka tempati tersebut.

“Kami membeli di tahun 1963 seharga Rp25 ribu. Bukti pembelian masih ada,” kata Adnan.

Lebih jauh dikatakan Adnan, ada dua keputusan yang diperoleh dari hasil rapat warga. Mereka menolak penggusuran, dan kedua meminta ganti rugi yang seadil-adilnya.

Adapun Kuasa Hukum Warga Pasar Batuah, dari Lembaga Bantuan Hukum Ansor, Syaban Husin Mubarak bersama Yusif Ramadhan yang saat itu mendampingi warga dalam pertemuan mengatakan, keputusan warga sudah bulat untuk memperjuangkan haknya.

“Adanya tawaran-tawaran menurut kami itu bukan sebuah solusi. Dan itu tak ada keberpihakan terhadap warga masyarakat. Itu hanya solusi pemerintah kota,” kata Husin usai pertemuan.

Belakangan, selain telah menggugat di PTUN Banjarmasin, warga juga berencana untuk melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Gugatan tersebut dilakukan untuk mencari dasar besaran ganti rugi yang harus dibayar Pemkot Banjarmasin nantinya.

“Maka kami yang akan mencarikan dasar untuk ganti rugi itu. Makanya alangkah baiknya tunggu keputusan dari pengadilan. Sehingga menjadi jelas,” imbuhnya.

Selain itu, Husin juga menanggapi terkait tawaran Pemkot Banjarmasin kepada warga untuk dipindah ke Rusunawa Ganda Magfirah, Pekauman dan diberikan kios di sejumlah pasar.

Menurutnya, hal itu tak sebanding serta tak dapat menjamin kehidupan warga menjadi lebih baik. “Itulah salah satu alasan penolakan warga,” pungkasnya.