Pertahankan Opini WTP Sejak 2015, Bukti Transparansi Keuangan Pemkab Batola

Komitmen Pemkab Barito Kuala (Batola) terhadap tata kelola dan transparansi keuangan daerah, tidak perlu diragukan lagi.

Penjabat Bupati Mujiyat bersama Wakil Ketua I DPRD Batola, Mohammad Agung Purnomo, memperlihatkan LHP yang telah diperiksa BPK RI Perwakilan Kalsel. Foto: Dokpim Batola

bakabar.com, MARABAHAN - Komitmen Pemkab Barito Kuala (Batola) terhadap tata kelola dan transparansi keuangan daerah, tidak perlu diragukan lagi.

Itu dibuktikan dengan keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

Dengan demikian, Pemkab Batola sudah menerima opini WTP sebanyak sembilan kali berturut-turut sejak 2015.

Selanjutnya LHP diterima Penjabat Bupati Mujiyat, dan Wakil Ketua I DPRD Batola, Mohammad Agung Purnomo, di Kantor BPK Perwakilan Kalsel di Banjarbaru, Selasa (7/5).

"Dengan memperhatikan tiga kriteria pemeriksaan terhadap LKPD 2023, kami memutuskan seluruh kabupaten/kota di Kalsel meraih opini WTP," papar Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Rahmadi, sebelum penyerahan LHP.

"Seluruh daerah menyajikan secara wajar, baik material, kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SA) dan prinsip akuntansi," imbuhnya.

Meski demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian, karena yang berdampak terhadap pemulihan ke kas daerah.

Masalah tersebut terutama berasal dari temuan kekurangan volume fisik dan belanja tidak sesuai ketentuan, serta denda keterlambatan.

"Sesuai ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah diterima," tegas Rahmadi.

Diketahui dari sembilan WTP beruntun yang diperoleh Batola sejak 2015, dua di antaranya dicapai semasa H Hasanuddin Murad dan H Ma’mun Kaderi menjadi bupati dan wakil bupati.

Kemudian lima WTP diraih Batola secara berturut-turut di masa kepemimpinan Hj Noormiliyani AS dan H Rahmadian Noor. Adapun dua WTP terakhir diperoleh dalam masa jabatan Mujiyat sebagai penjabat bupati.

"Prestasi WTP tersebut merupakan hasil jerih payah dan kebersamaan seluruh ASN dalam lingkup Pemkab Batola," ungkap Mujiyat.

"Dengan demikian, semua ASN mampu merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan," sambungnya.

Sementara Mohammad Agung Purnomo juga bersyukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP sebanyak sembilan kali berturut-turut.

"Alhamdulillah. Kami memberikan apresiasi atas keberhasilan mempertahankan opini WTP sembilan kali berturut-turut," paparnya.