apahabar.com, BANJARBARU – Sejak 2016 hingga sekarang, sedikitnya ada 108 laporan peretasan data lembaga pemerintahan Kalimantan Selatan yang terjadi.
Karenanya, Kalsel ditunjuk menjadi wilayah ke -10 dalam pembentukan tim pengamanan siber oleh BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) RI.
“Hari ini diluncurkan KalselProv-CSIRT (Cyber Security Incident Response Team) yang tujuannya untuk pengamanan ruang siber di tiap daerah,” ucap Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintahan BSSN RI, Brigjen TNI Briman Purba, usai peluncuran KalselProv-CSIRT di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Kamis (12/11).
Menurut data nasional, dalam satu tahun ditemukan lebih dari 300 juta serangan hacker yang melakukan peretasan data atau website milik lembaga pemerintah daerah dan pusat.
BSSN RI menargetkan pembentukan 121 CSIRT seluruh wilayah Indonesia dan 15 di antaranya menjadi prioritas, termasuk Kalsel.
“Banyak hacker yang beraksi ini merusak dan mencuri data. Dampaknya merugikan. Harapan kami, tim CSRIT dapat membimbing seluruh kabupaten/kota se Kalsel,” ujarnya
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, membenarkan ada tren peningkatan pada kasus peretasan informasi di lingkup pemerintahan Kalsel.
Dengan rincian sebagai berikut yaitu 9 laporan pada 2016, 21 laporan pada 2017, 18 laporan pada 2018, 38 laporan pada 2019 dan 22 laporan hingga Oktober 2020.
“Lebih banyak di bidang pelayanan, seperti di Bakeuda, Disnaker, hingga BKD. Ada yang menaruh virus, malware, hingga pengambilan data,” bebernya.
Dengan peluncuran dan pembentukan tim CSIRT, diharapkan akan berkembang merata di seluruh wilayah Kalsel. Sebab, saat ini Pemprov Kalsel hanya memiliki 4 orang atau SDM yang menguasai bidang teknologi informasi atau yang terkait peretasan data.
“Otomatis kita siaga 24 jam. Ke depan akan kita kembangkan dan bentuk di kabupaten/kota. Sebab, hacker ini tak hanya berasal luar negeri seperti Cina dan Rusia, tetapi juga ada dari Indonesia,” pungkasnya.