apahabar.com, BANJARMASIN – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menggelar workshop pelaksanaan reformasi birokrasi daerah di Hotel Treepark Banjarmasin, Kamis (25/7).
Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel, Sulkan menyampaikan kegiatan ini bagian dari upaya percepatan.
Baca Juga: Kombes Pol Sumarto: Polresta Banjarmasin Menuju WBBM
“Reformasi birokrasi ini terkesan lamban direspon kabupaten/kota karena memang sosialisasinya masih kurang. Kemudian dari sisi lain memang ini tidak secepat membalik tangan,” ucapnya kepada awak media di sela acara.
Percepatan dilakukan karena target reformasi birokrasi sampai dengan 2024 harus tercapai.
Sulkan menambahkan, sejauh ini kabupaten/kota provinsi se-Indonesia sudah melakukan reformasi birokrasi secara normal.
“Saya ulangi lagi, bukan belum melakukan Reformasi Birokrasi. Sudah melakukan tapi percepatannya kurang, sehingga perlu dipercepat,” tegasnya.
Untuk itu Kemenpan RB kemudian membentuk tim asistensi reformasi daerah di setiap provinsi, dengan 5 orang anggota dari unsur BKD, Biro Organisasi, Bappeda, dan Inspektorat.
“Jadi intinya jelas, tujuan dari tim asistensi ini adalah mendorong daerah untuk melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Cara mendorongnya adalah Kemenpan sudah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi,” jelasnya.
Tahun ini sebut Sulkan, akan banyak wilayah Kalsel yang mendapat penilaian. Selain Provinsi, 10 Kabupaten/Kota yang dilakukan penilaian reformasi birokrasi.
“Ini pertanda bahwa sesungguhnya teman-teman di Kabupaten/Kota sudah mereformasi dirinya tapi memang belum dilakukan penilaian, begitu dilakukan penilaian serentak kan semua sudah siap.
Bukan hanya reformasi birokrasi saja, tapi item terdalam yaitu pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi sudah juga dibangun oleh pemerintah Kabupaten/Kota termasuk provinsi.
“Yang mana dulu pencanangannya sudah dimulai oleh bapak gubernur beberapa bulan yang lalu,” paparnya
Workshop yang baru pertama kali digelar di Kalsel ini, diikuti ratusan peserta perwakilan dari Dinas dan SKPD terkait wilayah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut.
Selaku ketua tim, Sulkan memaparkan pilihan dua wilayah itu karena dekat dengan perkantoran pemerintah provinsi Kalsel.
“Karena ini untuk pertama kalinya maka dipilih lokasi yang terdekat. Mudah-mudahan kota Banjarbaru dan Tanah Laut ini berhasil menjadi model sehingga nanti bisa mempercepat kabupaten lainnya untuk transfer pengalaman,” ungkapnya.
Dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kalsel dinilai sudah cukup baik dengan perolehan predikat A.
Sedangkan untuk Kabupaten/Kota hampir seluruhnya mendapat predikat B, kecuali Hulu Sungai Selatan dengan predikat BB dan predikat CC untuk Hulu Sungai Tengah dan Kotabaru.
“Jadi rata-rata Kabupaten/Kota di Kalsel sudah baik. Kami tinggal memotivasi dan mendorong saja. Insya Allah akan cepat dari provinsi lainnya,” katanya mengakhiri.
Baca Juga: Nonton Perdana 'Koboy Kampus', Repnas Kalsel: Perfilman Banua Butuh Dukungan Pemerintah
Reporter: Musnita Sari
Editor: Fariz Fadhillah