Percepat Pengentasan Kawasan Kumuh, Disperkim Kalsel Intens Monitoring RTLH

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalimantan Selatan, melalukan monitoring lokaso program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rabu (9/7).

Peninjauan RTLH di hulu sungai. Foto: Doskominfo Kalsel

bakabar.com, BANJARBARU - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalimantan Selatan, melakukan monitoring lokasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rabu (9/7).

Adapun montoring dilakukan di Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Selatan dan Tabalong.

"Kunjungan bertujuan memastikan program peningkatan kualitas hunian benar-benar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran," jelas Kadisperkim Kalsel, Mursyidah Aminy.

Menurutnya sangat penting pengawasan langsung agar pembangunan RTLH tidak hanya sesuai spesifikasi teknis, tetapi juga memenuhi kebutuhan warga penerima manfaat.

Termasuk untuk memastikan rumah-rumah yang dibantu benar-benar layak huni. Peninjauan langsung ini bagian dari komitmen Pemprov Kalsel menghadirkan hunian yang sehat dan aman bagi warga di kawasan kumuh.

Komunikasi antara pelaksana program dan warga juga dianggap sangat penting. "Dengan turun langsung ke lapangan, kami bisa melihat kondisi nyata sekaligus mendengar aspirasi masyarakat. Ini pendekatan partisipatif yang selalu kami dorong dalam program perumahan," jelas Mursyidah.

Berdasarkan hasil monitoring, progres pembangunan RTLH di beberapa titik menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Rincianya, delapan unit TRLH di Desa Sungau Karias direhabilitasi dengan progres positif dan sepuluh unit di Desa Paliawar, HSU dengan progres 60 persen.

Selanjutnya di HSS. Di kabupaten ini ada 21 unit yang berada di Desa Gambah Dalam yang sudah 100 persen. Warga penerima manfaat pun sudah menempati rumah baru yang lebih layak.

Terkahir di Tabalong. Dua unit dalam tahap pembangunan di Kelurahan Jangkung dan empat unit sudah 80 persen di Desa Jaro.

Program peningkatan kualitas RTLH ini merupakan bagian dari strategi pemprov untuk menurunkan angka kawasan kumuh dan mempercepat capaian target perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.