apahabar.com, JAKARTA - Lucu dan konyol. Pemerintah justru meminta semua pengusaha tambang di Kalsel untuk patungan longsor jalan nasional Km 171 Tanah Bumbu (Tanbu).
Pengusaha yang tak tahu-tahu apa-apa justru diminta ikut urunan memperbaiki jalan nasional yang dikepung lubang-lubang tambang menganga. Bahkan, meminjam penelusuran WALHI menemukan masih terdapat tambang aktif yang hanya berjarak 183 meter.
Baca Juga: Modus Baru Kongkalikong Tambang Ilegal di Kaltim, Sewa Tentara sampai Obvitnas!
"Kacau ini, suka-suka buat rekomendasi dan keputusan," jelas Berry Nahdian Furqon, aktivis dari Walhi kepada apahabar.com, Senin siang (26/6).
Baca Juga: Progres Kusut Km 171 Tanbu: Kapolri Jangan Lembek!
Baca Juga: Ide Rancu Penanganan Km 171 Tanbu: Habib Banua Berang!
Mantan direktur Walhi nasional itu pun melihat pemerintah telah salah kaprah dalam bersikap. Seolah menimpakan persoalan bukan pada tempat dan pihak yang tepat. "Tidak taat asas dan norma hukum maupun kepatutan," jelas inisiator Jatam Kalsel itu.
Sebagaimana diketahui, jalan nasional yang longsor diapit izin usaha pertambangan atau IUP milik PT MJAB dan PT Arutmin. Keduanya memang tak mengakui telah melakukan aktivitas pertambangan yang menyebabkan longsor. Namun tetap saja, hasil kajian Kementerian PUPR menemukan bahwa longsor jalan nasional tersebut imbas aktivitas penambangan yang mendekati bibir jalan.
Baca Juga: Kopassus, OPM, dan Kapten Philips
Baca Juga: Saling Lempar Kementerian ESDM-PUPR soal Tragedi Km 171
Membebankan tanggung jawab perbaikan Km 171 ke perusahaan lain jelas mencederai asas keadilan. "Merusak tatanan hukum, tidak benar turut membebankan tanggung jawab pada pihak lain yang tak ada sangkut pautnya," jelas Berry.
Keputusan Kementerian ESDM tak ubahnya mengangkangi hukum. Kementerian seolah tidak mampu menentukan pihak yang salah terhadap ambrolnya jalan nasional Km 171.
"Padahal sangat jelas sekali siapa saja yang melakukan aktivitas pertambangan di sana dan baik yang beroperasi maupun yang memiliki konsesi," jelasnya.
Berry menduga Kementerian ESDM sedang mencari aman. Menghindari benturan dengan korporasi besar pemegang konsesi.
Baca Juga: [EKSKLUSIF] Aral Perbaikan Jalan Km 171 Tanah Bumbu
Baca Juga: Rapat Km 171 Tak Jelas, DPRD Kalsel Bakal Boyong Aktivis ke Pusat
"Mungkin ESDM nyari aman tidak mau berbenturan dengan pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan tersebut," jelasnya.
Berry pun meminta Kementerian segera menghentikan kekonyolan tersebut. Persoalan yang seharusnya mudah diselesaikan justru dibikin rumit.
"Jangan warga Kalsel terus disuguhi perilaku yang mencederai rasa keadilan," ungkapnya.
Seirama, aktivis lingkungan lainnya Anang Rosadi Adenansi memandang lucu putusan Kementerian ESDM tersebut. "Mungkin ada yang main belakang," jelas Anang dihubungi apahabar.com secara terpisah.
Baca Juga: Km 171 Tanbu Ruwet! Ini Daftar Perusahaan yang Ditagih Tanggung Jawab: Ada Adaro
Baca Juga: Amblasnya Jalan Nasional Km 171 Satui Tanbu, Tanggung Jawab Siapa?
Anang justru melihat sikap Kementerian ESDM berpotensi mengaburkan kesalahan perusahaan pemegang konsesi di sekitar Km 171 Tanbu.
"Harus yang bersalah yang tanggung jawab dong. Kalau polanya seperti ini, membiaskan tanggung jawab, dan mengaburkan tindak pidana yang semestinya tetap diusut," jelasnya. "Kementerian ESDM jangan jadi makelar kasus," sambung Anang.
Sampai berita ini tayang, apahabar.com masih terus berupaya mengonfirmasi Kementerian ESDM. Pesan singkat yang dilayangkan media ini belum dibalas Menteri Arifin Tasrif.
Fakta patungan untuk Km 171 terungkap belakangan. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian ESDM rupanya mengumpulkan 83 perusahaan tambang di Kalsel.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:
Yang mencolok, bahkan ada perusahaan yang jauh dari Tanah Bumbu. Sebut saja seperti PT Adaro Indonesia dan PT Mantimin Coal Mining. Keduanya aktif di wilayah Kabupaten Tabalong dan Balangan.
Sumber terpercaya apahabar.com menjelaskan bahwa rapat khusus Km 171 itu digelar di Gedung Ditjen Minerba, 16 Mei lalu. Hasilnya, perusahaan-perusahaan yang terlibat rapat menolak.
"Dalam pertemuan itu seluruh pihak yang hadir menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab dalam upaya perbaikan kerusakan Jalan Nasional Km 171 Desa Satui Barat, Tanah Bumbu," ujarnya.
Baca Juga: Sembilan Bulan Tragedi Km 171 Tanbu, Walhi Kalsel: Pemerintah Lalai!
Beberapa waktu lalu, DPRD Kalsel juga sempat mempertanyakan ide patungan itu. Tidak masuk akal jika harus membebani perusahaan yang tak tahu apa-apa.
"Ya nyatanya, mereka tidak bersedia," ungkap Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.
Bagi Supian ini rancu. Apalagi yang diminta oleh pusat adalah dana CSR. Ia tak sepakat.
"Maunya perusahaan yang berkaitan dengan jalan itu mengeluarkan uang khusus untuk perbaikan. Bukan dana CSR," tekannya.
Baca Juga: Progres Kusut Km 171 Tanbu: Kapolri Jangan Lembek!
Baca Juga: Patungan Tangani Km 171 Tanbu: Menteri ESDM Bungkam
Biar tahu saja. Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalsel sudah menghitung budget perbaikan di Km 171. Nilainya ditaksir sebesar Rp275 miliar. Pondasinya menggunakan tiang pancang. Sayangnya, mereka tak punya uang untuk merealisasikan.
Akhirnya, muncul ide patungan itu. Datang dari Ditjen Minerba Berikut daftar perusahaan yang ditagih tanggung jawab:
1) PT Adidaya Akbar Berkarya
2) PT Bangun Nusantara Jaya Makmur Sukses
3) PT Tamiang Jaya
4) PT Prafa Coal Mining
5) CV Selagai Jaya
6) PT Wahana Baratama Mining
7) PT Angsana Jaya Energi
8) PT Anugerah Lumbung Energi
9) CV Borneo Anugerah Mandiri
10) KUD Pelita
11) PT Sumber Arum Energi
12) CV Latanza
13) PT Arutmin Indonesia
14) PT Damai Bintang Abadi
15) PT Mitrajaya Abadi Bersama
16) PT Sungai Danau Jaya
17) PT Tantra Mining Development
18) CV Purnawira Brata Sakti
19) CV Nurul Hijrah
20) CV Rizki Dinda
21) CV Sunfan Jaya Persada
22) PT Bara Meratus Sukses
23) CV Cakra Persada Mandiri
24) CV Mandiri Makmur Citra Tambang
25) PT Interex Sacra Raya
26) PT Astri Mining Resources
27) PT Usaha Baratama Jesindo
28) PT Bumi Nusantara Resources
29) PT Dharma Energi Indonesia
30) PT Surya Sakti Darma Kencana
31) PT Group Rahmat Bersama
32) PT Mitra Setia Tanah Bumbu
33) PT Erlianti Permata Top Indonesia
34) CV Berlian Jaya Mulia
35) PT Satui Bina Usaha
36) PT Saraba Kawa
37) PT Anzawara Satria
38) PT Dutadharma Utama
39) PT Borneo Indobara
40) PT Barito Inti Perdana
41) PT Alfa Riung Jaya
42) PT Megah Mulia Persada Jaya
43) PT Borneo Tala Utama
44) CV Rizki Mulia Bara
45) PT Satui Terminal Umum
46) PT Amanah Putra Borneo
47) PT Cosmic Cakrawala Artha
48) PT Pancareka Utama Engineering
49) PT Suryaraya Pusaka
50) PT Tabalong Prima Resources
51) PT Berkat Bersujud
52) CV Keluarga Sejahtera
53) CV Rizky Dwi Utama
54) PT Cahaya Alam Sejahtera
55) PT Bara Pramulya Abadi
56) CV Hidup Hidayah Ilahi
57) PT Tunas Inti Abadi
58) PT Jorong Barutama Greston
59) PT Wira Bara Sakti
60) CV Banua Tuntung Pandang
61) PT Tanah Bumbu Resources
62) PT Ciracap Sumber Prima
63) PT Global Borneo Resources
64) PT Cendrawasih Utama Karya
65) PT Bumi Reksa Pajajaran
66) PT Bumi Reksa Halmahera
67) PT Shore
68) CV Berkat Usaha Karya
69) PT Adaro Indonesia
70) PT Charisma Barito Coal
71) PT Dua Sahabat Jaya
72) PT Akbar Mitra Jaya
73) CV Restu Ibu
74) PT Tabalong Makmur
75) PT Berau Indobara Semesta
76) PT Amanah Anugerah Adi Mulia
77) CV Bintang Mulia Bara
78) CV Sarana Usaha
79) PT Pribumi Citra Megah Utama
80) PT Bersama Alam Sentosa
81) PT Mantimin Coal Mining
82) CV Putri Ahdadia
83) PT Transcoal Minergy