apahabar.com, PALANGKA RAYA — Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalteng melakukan silaturahmi dengan jajaran Subdit Politik Dit Intelkam Polda Kalteng, di RM Famili Palangka Raya, Senin (22/3).
Dari Demokrat Kalteng terlihat hadir sekertaris DPD Junaidi, wakil sekretaris Atuk Nurmansyah, wakil ketua Hatir Sata Tarigan, Direktur Eksekutif Daerah Hery Purwanto, wakil bendahara Basirun B Sahepar, ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Eddy Rustian serta Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Elsantos Harinatalno.
“Kami hari ini bersilaturahmi bersama Subdit Politik Polda Kalteng, Pak Yoyo,” kata Sekertaris DPD Demokrat Kalteng, Junaidi.
Silaturahmi tersebut lanjutnya, sesuai arahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kalteng Nadalsyah.
Dalam silaturahmi ini, Junaidi juga menceritakan apa adanya tentang perkembangan dan kondisi Partai Demokrat baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng.
Termasuk, mengungkapkan bahwa seluruh ketua Demokrat di Kalteng tidak pernah memberikan surat mandat atau surat tugas kepada siapapun untuk menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Menurut Junaidi, ia juga menyampaikan kepada Yoyo dan jajarannya, tentang keberangkatan seluruh ketua DPC se-Kalteng ke Jakarta, untuk berikrar tetap setia di bawah kepemimpinan AHY, di hadapan pengurus DPP.
“Ini yang kami sampaikan dalam silaturahmi kami dengan pihak Polda Kalteng melalui Subdit Politik dan juga sebagai pembina partai politik di Kalteng selain gubernur,” ujarnya.
Sementara itu Kasubdit Politik Dit Intelkam Polda Kalteng, AKBP Yoyo Roswandi, mengatakan silaturahmi politik seperti ini tidak hanya dilakukan Partai Demokrat saja, tapi juga dengan partai lain.
Hal itu sesuai dengan tugasnya sebagai Kasubdit politik di Polda, yang senantiasa melakukan koordinasi dan silaturahmi, dengan partai politik.
“Intinya melihat perkembangan dan saling tukar informasi. Yang jelas, kami masih mengakui kepengurusan yang diputuskan pemerintah di pusat karena memang masih terdaftar di Kemenkumham,” pungkasnya.