Pemilu 2024

Pengamat: Sejak Awal, Koalisi Beri Mandat Anies Bebas Pilih Cawapres

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Salah satu baliho Anies Baswedan bersama partai Demokrat yang ada di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi. Foto: apahabar.com/Mae Manah

apahabar.com, BEKASI - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan untuk masuk gelanggang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Kabar tersebut direspon oleh Pengamat Politik dari Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, Adi Susila. Menurutnya, langkah NasDem menggaet Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin sudah tepat.

Sebab, kata Adi berdasarkan analisis Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, suara Anies Baswedan lemah di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Logis kalau pak Surya Paloh milih tokoh dari Jawa Timur yang NU karena suara terbesar di Jawa Timur kan NU. Tepat untuk memperkuat suara Anies,” kata Adi, saat dihubungi wartawan, Sabtu  (2/9).

Baca Juga: Zulhas Soal Cak Imin Pindah ke Anies: Belok Enggak Kasih Lampu Sein

Adi juga menilai bahwa langkah Anies Baswedan yang dikabarkan menerima Cak Imin sebagai cawapresnya tidak salah. Hal itu menurutnya tetap sesuai alur piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“Semua partai pengusungnya pak Anies bilang kalau cawapresnya diserahkan ke Anies termasuk Demokrat. Diserahkan ke pak Anies berarti terserah pak Anies nya kan. Jadi menurut saya gak ada yang salah itu,” ucapnya.

Adi mengatakan, fenomena seperti ini sudah biasa dalam kontestasi politik apalagi pada partai yang berkoalisi. Sebab menurutnya, tubuh koalisi biasanya hanya berlandaskan kepentingan masing-masing partai.

Baca Juga: Istana: Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Tak Bahas Anies-Cak Imin

“Saya lihat selama ini bukan ideologi tapi hanya kepentingan masing-masing partai aja, jadi partai bisa pindah ke sana ke mari gak ada halangan ideologis lah untuk bergabung dengan koalisi mana pun,” tutupnya.