Pengamat: Dukungan untuk Palestina Tak Bisa Dikaitan dengan Timnas Israel

polemik kehadiran Timnas dalam Piala Dunia U20 di Indonesia terus bergulir. Pengamat Internasional terlalu berlebihan mengaitkan politik dengan sepak bola.

Hikmanto Juwana menanggapi penolakan Timnas Isarel di Piala Dunia U-20.Foto: Media Justitia.

apahabar.com, JAKARTA - Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai bahwa tekad Indonesia dalam memperjuangkan tanah rakyat Palestina, yang saat ini diduduki Israel, tidak seharusnya dikaitkan dengan menolak timnas Israel mengikuti Piala Dunia U-20.

“Dalam memperjuangkan nasib rakyat Palestina, pihak yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah pemerintah zionis Israel berikut kebijakannya untuk menduduki tanah Palestina,” terang Hikmahanto dalam rilis di Jakarta, Jumat (23/3).

Hal ini sangat disayangkan karena Indonesia bertindak sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 oleh FIFA pada 2019. Hal itu harusnya dipisahkan antara urusan event olahraga dengan politik.

Baca Juga: Ikut Soekarno, PDIP Jatim Tolak Kedatangan Timnas Israel di Piala Dunia U20

Israel sendiri menjadi salah satu negara yang lolos untuk tampil dalam turnamen yang akan dilaksanakan pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang itu.

Hikmahanto menekankan bahwa Indonesia tidak bisa mengintervensi ajang olahraga yang diselenggarakan FIFA, termasuk menolak partisipasi timnas Israel.

“Pemerintah Indonesia tidak memiliki kendali tim mana yang boleh dan tidak boleh berlaga di Indonesia. Sekali menyediakan diri sebagai tuan rumah maka Indonesia harus menerima siapa pun negara yang dinyatakan lolos kualifikasi,” tandas Hikmahanto.

Baca Juga: Bek Timnas Indonesia Yakin Burundi Akan Jadi Lawan Berat

Ia mengakui Indonesia tidak mengakui dan tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun ketiadaan relasi diplomatik itu bukan berarti menutup hubungan dagang, sosial, budaya dan olahraga antara RI dan Israel.

Dia mencontohkan meskipun Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Taiwan, tetapi investasi Taiwan termasuk yang terbesar bahkan banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan.

Tak hanya itu, ketiadaan hubungan diplomatik antara RI dan Israel juga bukan berarti Indonesia bisa melarang warga Israel untuk berkunjung ke Indonesia ataupun sebaliknya.

“Warga Indonesia misalnya kerap berkunjung ke Israel untuk dapat berziarah di Masjid Al-Aqsa. Demikian juga warga Israel berkunjung ke Indonesia untuk menjalin bisnis dengan mitra Indonesia,” ucap dia.

“Pemerintah Indonesia sama sekali tidak sedang berhadapan dengan warga atau rakyat Israel yang di dalamnya tidak hanya beragama Yahudi, tetapi juga Muslim dan Kristiani,” tutup dia.

Sebelumnya, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun sudah menegaskan bahwa partisipasi Israel dalam turnamen tersebut telah sesuai dengan aturan FIFA dan tidak serta merta melunturkan dukungan Indonesia, selaku tuan rumah, bagi perjuangan bangsa Palestina.