apahabar.com, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengalami dualisme kepemimpinan. Pengamat politik, Ujang Komarudin menyatakan konflik tersebut bisa menyebabkan PPP tidak lolos ke Senayan.
Ujang mengungkapkan, kedua kubu tersebut harus melakukan konsolidasi untuk menyelesaikan konflik itu.
Penyelesaian konflik melalui jalur hukum, dinilai akan lebih menghabiskan banyak energi.
Proses hukum itu akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga, sementara Pemilu 2024 sudah semakin dekat.
"Ketidak kompakan akan menjadi malapetaka yang akan berpengaruh pada elektabilitas," ujar Ujang saat dihubungi apahabar.com melalui telepon.
Elektabilitas partai akan menurun dan akan berakhir dengan tidak lolosnya partai ke Senayan.
Partai yang akan berkompetisi pada Pemilu 2024, seharusnya memiliki ikatan yang solid.
Berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 1 September, menjelaskan PPP diprediksi tidak lolos ke parlemen.
Dalam surveinya dipaparkan bahwa PPP hanya memperoleh angka 2,7 persen di Pemilu 2024.
Sedangkan untuk dapat lolos ke Senayan, partai harus menyentuh ambang batas parlemen (parliamentary threshold), di angka 4 persen.
Ujang mengatakan, PPP harus belajar dari konflik Partai Hanura. Konflik Partai Hanura, membuat Partai Hanura tidak lolos ke Senayan pada Pemilu 2019.
"Seharusnya, PPP bisa belajar dari konflik tersebut, supaya bisa tetap eksis dan tetap lolos di senayan," ujar Ujang.
Kasus dualisme di PPP, diawali oleh hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), PPP di Serang Banten pada 5 September 2022.
Mukernas PPP memberhentikan Ketua Umum (Ketum) PPP, Suharso Monoarfa.
Keputusan tersebut diambil oleh Tiga Pemimpin Majelis, yaitu Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.
Ketiganya kemudian mengirimkan surat kepada Suharso, terkait keputusan yang dibuat.
Kemudian, pada 6 September 2022, dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) PPP, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut meresponnya.
Saat itu Suharso menyatakan, bahwa dirinya masih menjabat sebagai Ketum PPP.
(Gabid)