bakabar.com, BANJARBARU – Kinerja pendapatan daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif.
Dari target pendapatan sebesar Rp10,52 triliun, realisasi mampu menembus angka Rp10,94 triliun atau mencapai 103,99 persen.
Capaian tersebut didorong oleh optimalisasi penerimaan dari berbagai sektor, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat melampaui target.
PAD terealisasi sekitar Rp5,18 triliun atau 113,11 persen dari target yang ditetapkan. Sektor pajak daerah menjadi kontributor terbesar capaian ini dengan realisasi lebih dari Rp4,21 triliun atau setara 113,60 persen.
Sejumlah jenis pajak mencatatkan kinerja impresif, seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Alat Berat (PAB) yang melampaui target tahunan.
Meski demikian, tidak seluruh jenis pajak mencapai target optimal. Pajak Rokok serta Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) masih berada di bawah target.
Hal ini disebabkan kewenangan pemungutan MBLB berada di kabupaten dan kota. "Sementara pemeritan provinsi hanya menerima bagian opsen," jelas Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil, Jumat (2/12).
Selain pajak daerah, kinerja retribusi daerah juga menunjukkan hasil menggembirakan. Retribusi daerah terealisasi sebesar Rp719,96 miliar atau 104,08 persen dari target.
Dijelaskan bahwa retribusi jasa umum menjadi penyumbang terbesar, terutama dari sektor pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang dikelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Kontribusi terbesar berasal dari retribusi pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD Ulin Banjarmasin, RSUD H Moch Ansari Saleh, dan RSJ Sambang Lihum," papar Subhan.
Subhan mengakui masih terdapat beberapa pos retribusi yang realisasinya belum optimal, seperti retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan tertentu serta retribusi penyewaan alat.
Adapun di sektor retribusi jasa usaha, retribusi penyewaan kendaraan bermotor justru mencatat lonjakan signifikan dengan realisasi lebih dari 260 persen dari target.
Capaian ini didominasi kontribusi dari Dinas Perhubungan dan sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sementara itu, retribusi tempat penginapan, pesanggrahan, dan vila masih belum memenuhi target.
"Capaian ini menununjukkan membaiknya aktivitas ekonomi daerah sekaligus optimalisasi pemungutan pendapatan daerah," papar Subhan.
"Kedepan kami terus melakukan evaluasi terhadap pos pendapatan yang belum maksimal, sembari menjaga kinerja sektor-sektor yang telah melampaui target demi keberlanjutan fiskal daerah," tutupnya.