bakabar.com, BANJARMASIN - Pemprov Kalimantan Selatan menyiapkan langkah besar untuk mengambil alih posisi sebagai pemegang saham terbesar Bank Kalsel. Pasalnya, porsi saham Pemprov saat ini justru masih berada di bawah Pemkab Balangan.
Data terakhir mencatat Balangan menguasai 31% saham, sedangkan Pemprov Kalsel hanya 21%. Kondisi ini dianggap tidak ideal karena Pemprov selama ini menjadi pengendali operasional bank daerah tersebut.
Untuk membalik komposisi itu, DPRD Kalsel lewat Pansus III tengah membahas Raperda Penyertaan Modal ke Bank Kalsel. Nilai penyertaan yang diusulkan cukup jumbo: Rp1 triliun.
Ketua Pansus III, Rosehan NB, menegaskan pentingnya Pemprov menguasai minimal 51% saham agar benar-benar menjadi pemilik sekaligus pengambil keputusan utama.
“Seharusnya yang mengendalikan itu pemilik saham mayoritas. Sekarang posisi kita malah di bawah Balangan,” ujar Rosehan, Jumat (17/10/2025).
Rencana suntikan modal itu sebelumnya akan dilakukan bertahap mulai 2026. Pemprov menargetkan penyertaan Rp400 miliar, terdiri dari Rp50 miliar di APBD murni dan Rp350 miliar di APBD perubahan.
Kepala BPKAD Kalsel, Fatkhan, menyebut rencana tersebut sudah masuk dalam skema pengelolaan keuangan daerah tahun depan.
Namun, rencana itu ikut terdampak perubahan fiskal. Dengan berkurangnya dana transfer pusat, penyertaan modal Rp400 miliar harus dipecah lagi dalam dua tahun anggaran — Rp150 miliar pada 2026 dan Rp250 miliar pada 2027.
“Kami harus menyesuaikan kembali program mana yang lebih prioritas, termasuk penyertaan modal ke Bank Kalsel,” jelas Fatkhan.
Jika seluruh tahapan terpenuhi hingga mencapai Rp1 triliun, Pemprov Kalsel nantinya akan resmi menjadi pemegang saham mayoritas Bank Kalsel — bukan lagi sekadar pengendali, tapi pemilik utama lembaga keuangan kebanggaan Banua.