Pemprov Kalsel Fokus Tekan Kemiskinan dan Pengangguran Lewat Tiga Pilar Strategis

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan, per September 2024, jumlah penduduk miskin di Kalsel tercatat mencapai 180 ribu jiwa atau setara 4,02

Angka pengangguran di Kalsel tinggi. Foto: Bappeda Kalimantan Selatan

bakabar.com, BANJARBARU - Pemprov  Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, per September 2024 jumlah penduduk miskin tercatat 180 ribu jiwa atau 4,02 persen dari total penduduk. Sementara angka pengangguran terbuka hingga Februari 2025 mencapai 88.499 orang.

Menanggapi kondisi ini, Pemprov Kalsel menegaskan komitmen melalui tiga pilar utama. Diawali peningkatan bantuan sosial berbasis data yang akurat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta berbagai program bantuan tunai lain agar penyaluran tepat sasaran.

Pilar berikutnya adalah peningkatan kapasitas angkatan kerja melalui pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha.

Sedangkan pilar ketiga adalah integrasi data antarinstansi guna mendukung penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan terukur.

“Kami terus mendorong berbagai program untuk meningkatkan produktivitas dan penempatan tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal,” papar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel, Irfan Sayuti, Sabtu (19/7).

Disnakertrans Kalsel memprioritaskan agar masyarakat memiliki pekerjaan yang layak sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti pangan, sandang, dan papan.

“Dengan begitu, angka kemiskinan bisa ditekan secara signifikan,” lanjut Irfan.

Disnakertrans Kalsel sendiri menggarap penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta pelatihan dan peningkatan produktivitas. Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Job Fair 2025 yang digelar 15 higga 17 Juli lalu di Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin.

Kegiatan tersebut mempertemukan 55 perusahaan dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan, pertambangan, perbankan, hingga manufaktur, dengan 1.969 lowongan kerja yang ditawarkan.

Untuk menjawab tantangan peningkatan keterampilan, Disnakertrans bersama Balai Latihan Kerja (BLK) juga menggelar pelatihan di 17 kejuruan, lengkap dengan sertifikasi kompetensi berstandar nasional.

“Tujuan kami bukan hanya agar masyarakat bisa terserap di dunia kerja, tetapi juga siap menjadi wirausahawan mandiri,” tandas Irfan.