apahabar.com, TANJUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong langsung tancap gas pada awal 2023 dengan melakukan lelang pengadaan barang dan jasa.
Lelang tersebut berasal dari tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Di antaranya yakni Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tabalong, Husin Ansari mengatakan, pertama lelang di Dinas Perkim berupa lampu LED 10, 40, 60 dan 90 waktu dengan pagu anggaran Rp 4,4 miliar.
Kemudian, ada lima paket lelang di Dinas Kesehatan dengan pagu anggaran Rp 554 juta.
Selanjutnya, lelang di Diskopukmperindag berupa revitalisasi pasar Jaro dengan pagu anggaran Rp 1,2 miliar.
"Jadi, total pengadaan barang dan jasa yang dilelang pada awal 2023 sebesar Rp6 miliar lebih," ucap Husin, Senin (2/1).
Selama ini, Pemkab Tabalong terlambat belanja barang dan jasa pemerintah baik melalui tender maupun e-katalog.
"Sekarang sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) dipercepat sehingga proses pengadaan barang dan jasa bisa dimulai di akhir Desember 2022," katanya.
Selain itu, sambung dia, pengadaan barang atau jasa yang dananya bersumber dari APBN terlambat, sehingga berisiko adanya pemotongan anggaran.
"Untuk menghindari itu, maka tahun ini kita lakukan percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujarnya.
"Jadi awal Januari dan Februari 2023, belanja pemerintah segera kita lakukan supaya perputaran uang di masyarakat bisa beredar karena untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)," bebernya.
Sementara itu, Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani meminta seluruh SKPD untuk memanfaatkan waktu sepekan ke depan untuk memanfaatkan percepatan belanja barang dan jasa.
"Jadi, 6 bulan pertama ini lebih dari separuh belanja dari APBD kita belanjakan. Kalau soal teknis, begitu SK-nya masuk hari ini langsung saya tandatangani, yang penting itu ada kemauan dan niat kita semua memacu percepatan belanja ini," jelasnya.
Sekadar diketahui APBD Tabalong TA 2023 sebesar Rp 1.837.050.831.630 dengan rincian belanja operasional sebesar Rp1,2 triliun lebih, belanja modal Rp349 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp18 miliar lebih dan belanja transfer Rp221 miliar lebih, belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).