bakabar.com, MARABAHAN - Dalam rapat paripurna ke-24 tahun sidang III, Jumat (18/7), Pemkab Barito Kuala (Batola) menyampaikan rancangan kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026.
Dipimpin Ketua DPRD, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, rancangan kebijakan KUA-PPAS APBD 2026 dalam rapat paripurna tersebut disampaikan Wakil Bupati Herman Susilo.
Dijelaskan bahwa selain mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, terdapat beberapa pertimbangan dalam penyusunan rancangan kebijakan.
"Penyusunan rancangan kebijakan KUPA-PPAS juga tetap memperhatikan kondisi dan perkembangan perekonomian daerah, serta kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah," papar Herman.
"Juga senantiasa mengedepankan sikap efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran, serta sesuai hasil analisis faktor-faktor yang sekarang mempengaruhi," imbuhnya.
Mengingat nota keuangan Rancangan APBN 2026 belum diajukan Presiden kepada DPR RI, pagu indikatif KUA dan PPAS APBD Batola 2026 juga masih memungkinkan berubah dan berkembang.
"Adapun proyeksi sementara nilai APBD Batola 2026 ditaksir mencapai Rp1.900.717.167.930. Anggaran ini dirancang secara moderat, mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tidak disusun secara berlebihan," jelas Herman.
Selanjutnya Pemkab Batola berharap rancangan KUA- PPAS bisa segera ditindaklanjuti oleh DPRD agar proses pembahasan berjalan efektif. Pun dokumen final KUA-PPAS mampu mewujudkan visi pembangunan daerah.
"Sebagaimana tujuan dan makna, KUA-PPAS masih bersifat sementara. Struktur anggaran tentu bisa berubah seiring perkembangan, terutama dalam proses pembahasan dan penetapan APBD 2026," beber Herman.