bakabar.com, MARTAPURA - Pemerintah Kabupaten Banjar terus mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) melalui pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IPASN). Instrumen ini dinilai strategis untuk memetakan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN sebagai dasar pengelolaan sumber daya manusia yang berbasis merit.
Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea saat membuka Bimbingan Teknis Perhitungan Penilaian IPASN dan Teknik Penginputan Data Realisasi Pengembangan Kompetensi Teknis di lingkungan Pemkab Banjar. Kegiatan berlangsung di Aula BKPSDM Martapura, Rabu (3/12/2025) pagi.
Dalam sambutannya, Yudi Andrea menegaskan bahwa pengukuran IPASN dilakukan secara berkala melalui aplikasi yang terintegrasi dengan data kepegawaian. Penilaian ini menjadi alat ukur objektif untuk mengetahui tingkat profesionalisme ASN di setiap unit kerja.
“Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sangat penting sebagai dasar penerapan sistem merit yang adil dan transparan. Kompetensi, kinerja, dan disiplin menjadi faktor utama dalam manajemen karier ASN,” ujarnya.
Yudi juga menekankan bahwa dimensi kompetensi memiliki bobot penilaian paling besar dalam IPASN. Oleh karena itu, para ASN diminta memberi perhatian serius terhadap pengembangan kompetensi teknis maupun manajerial secara berkelanjutan.
“Hasil pengukuran IPASN ini akan menjadi gambaran nyata tingkat profesionalitas aparatur di masing-masing perangkat daerah,” tambahnya, yang dilansir banjarkab.go.id..
Sementara itu, Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarbaru, Bajoe Loedi Hargono, yang hadir sebagai narasumber, menjelaskan bahwa hasil pemetaan IPASN akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan kepegawaian, termasuk mutasi, rotasi, dan promosi ASN di Kabupaten Banjar.
Selain itu, ia juga memperkenalkan sistem manajemen talenta terbaru yang diharapkan mampu memperkuat pengembangan potensi ASN secara lebih terarah dan berkelanjutan.
“Jumlah SDM ASN di Kabupaten Banjar sebenarnya sudah mencukupi. Yang diperlukan adalah penguatan potensi dan peningkatan profesionalisme agar kualitas pelayanan publik semakin optimal,” pungkasnya.