apahabar.com, JAKARTA – Pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa diyakini akan menciptakan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional, seperti pertambangan.
“Adanya ibu kota baru di Kalimantan, maka akan muncul sektor baru di Kalimantan,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan, Smart, Green and Beautiful di Jakarta, dikutip apahabar.com, Kamis pagi.
Pemindahan ibu kota ke Kalimantan dapat memunculkan sektor jasa baru yang akan melengkapi sektor jasa yang sudah ada di sana sebelumnya.
Namun dampak ekonomi positif akan lebih maksimal jika dibarengi dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan teknologi di provinsi yang terpilih dan sekitarnya.
Bambang memang menilai, perekonomian di Kalimantan masih bergantung pada sektor tradisional yaitu sumber daya alam berbasis tambang, hutan dan perkebunan.
Rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa akan menambah pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 0,1 persen. Jika pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen, maka adanya proyek kegiatan pembangunan ibu kota baru, akan bertambah menjadi 5,1 persen.
Angka 0,1 tersebut dianggap tidak tergolong kecil karena PDB Indonesia saat ini sekitar Rp15 ribu triliun. Sehingga dampak langsung diperkirakan sebesar Rp15 triliun akibat adanya pemindahan ibu kota.
Meski begitu, rencana mengangkut ‘Monas’ ke luar Jawa diyakini takkan memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional. Malah efek positif dari proyek tersebut, yaitu adanya penggunaan sumber daya potensial yang selama ini belum termanfaatkan.
Bambang yakin pemindahan ibu kota ke luar Jawa juga akan menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan di tingkat regional.
“Pemindahan ibu kota ke provinsi alternatif akan menyebabkan perekonomian lebih padat karya,” ujar Bambang lagi.
Penurunan tingkat kesenjangan pendapatan tersebut terlihat dari persentase kenaikan harga modal sebesar 0,23 persen dan kenaikan harga tenaga kerja sebesar 1,37 persen. Kenaikan harga tenaga kerja tersebut akan diiringi dengan kenaikan produk marginal tenaga kerja.
Satu-satunya indikasi yang mungkin dianggap memberikan dampak negatif adalah bahwa pemindahan ibu kota bisa menyebabkan tambahan inflasi. Namun, kegiatan membangun ibu kota baru tersebut hanya akan menambah sedikit inflasi menjadi 3,30 persen dari 3,12 persen base inflasi pada tahun lalu. Kenaikan tersebut, menurut dia, masih pada batas yang bisa ditoleransi dan dampaknya relatif minimal.
Baca Juga: Kepala Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Tambah Nilai Ekonomi di Sektor Nontradisional
Baca Juga: Palangka Raya: Jejak Rusia dan Kandidat Ibu Kota dari Masa ke Masa
Editor: Fariz Fadhillah