bakabar.com, JAKARTA - Pemerintah resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat mulai April 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan beban anggaran negara, terutama dari sisi energi, di tengah tingginya harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan penerapan WFH dilakukan satu hari kerja dalam sepekan, baik di instansi pusat maupun daerah.
“Penerapan WFH bagi ASN dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026) malam.
Airlangga menjelaskan, pemilihan hari Jumat didasarkan pada beban kerja yang relatif lebih ringan dibandingkan hari lainnya. Selain itu, skema kerja empat hari dalam seminggu juga pernah diterapkan di sejumlah kementerian/lembaga saat pandemi Covid-19.
“Kita pilih hari Jumat karena memang setengah hari, artinya tidak sepenuh Senin sampai Kamis,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan pelayanan publik tetap berjalan normal. Sektor produktif seperti perbankan, pasar modal, dan layanan lainnya juga dipastikan tetap beroperasi dengan penyesuaian teknis di masing-masing instansi.
“Pelayanan publik tetap berjalan dan kegiatan produktif tetap berlangsung. Pengaturannya disesuaikan di masing-masing kantor,” jelasnya.
Kebijakan ini akan diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri. Sejumlah sektor tertentu juga dikecualikan dari penerapan WFH, khususnya yang berkaitan dengan layanan publik dan sektor strategis.
Pemerintah juga tengah menyiapkan pengaturan serupa bagi sektor swasta melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor usaha.
Kebijakan WFH ini merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran sebagai respons terhadap tekanan harga energi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Pemerintah sebelumnya telah melakukan kajian mendalam sebelum menetapkan kebijakan tersebut.
Dari sisi fiskal, Airlangga menyebut kebijakan ini berpotensi memberikan penghematan langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun, terutama dari pengurangan kompensasi BBM.
“Potensi penghematan langsung ke APBN mencapai Rp6,2 triliun,” ujarnya.
Selain itu, pengeluaran masyarakat untuk BBM juga diperkirakan dapat ditekan hingga Rp59 triliun.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan kondisi fiskal nasional tetap terjaga meski menghadapi tekanan ekonomi global dan kenaikan harga energi.
Ia menegaskan anggaran negara masih dalam kondisi aman dan defisit tetap terkendali hingga akhir tahun.
“Kami selalu menjaga anggaran berkesinambungan dan masih memiliki ruang untuk meredam gejolak ekonomi global,” ujarnya.
Menurutnya, asumsi harga minyak hingga 100 dolar AS per barel masih dapat ditopang oleh APBN tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
“Bahkan hingga 100 dolar AS per barel, anggaran kita tetap berkesinambungan dan defisit masih terkendali,” katanya.
Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir terhadap kondisi ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terjadi.(*)