apahabar.comBANJARMASIN - Rencana pembangunan Jembatan Pulau Laut mulai ada sinyal positif. Kabar terbaru proyek besar ini akan digarap bersama, dan sudah ditandatangani Pemprov Kalsel, Pemkab Tanbu dan Pemkab Kotabaru.
Melihat fakta tersebut, anggota DPRD Kalsel, M Yani Helmi pun optimis pembangunan Jembatan Pulau Laut bisa segera direalisasikan. Apalagi keberadaan jembatan akan berdampak positif untuk perkembangan ekonomi.
Dikemukakan wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel 6 meliputi Tanbu dan Kotabaru ini, keberadaan Jembatan Pulau Laut akan membuka akses darat antar Pulau Kalimantan dengan Kotabaru juga Tanbu.
Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Paman Yani ini melihat, akses melalui jalur perairan selama ini terbatas, bahkan cenderung mahal ketimbang menggunakan jalur darat.
Atas dasar itu ia berasumsi biaya hidup rata-rata penduduk Kabupaten Kotabaru dan sekitarnya cenderung lebih tinggi dibanding mayoritas warga kabupaten lain di Kalsel.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, dalam tabel pengeluaran per kapita yang dirilis 2018, Kabupaten Kotabaru memiliki indeks pengeluaran tertinggi dibanding kabupaten atau kota lainnya di Kalsel.
Tak hanya tertinggi, indeks rata-rata pengeluaran per kapita di kabupaten ini juga menunjukkan tren terus meningkat.
Terlihat dari 2005 hingga 2013, Kabupaten Kotabaru terus berada di puncak dengan indeks pengeluaran per kapita secara berturut-turut639.80,641.55,643.53,648.61,650.97,653.60,656.99,660.40dan663.33.
“Memang pembangunan jembatan itu tidak sedikit uang, tapi kami rasa benefit jangka panjang akan lebih besar,” ungkap Paman Yani kembali.
Selain itu masyarakat lain di Kalsel termasuk di Kabupaten Tanbu juga bisa menjadikan akses tersebut bagi peluang pengembangan ekonomi dengan kerjasama dan ekspansi ke Kabupaten Kotabaru.
Untuk itu, Yani nyatakan pihaknya akan terus mendorong Pemprov Kalsel, Pemkab Tanbu dan Kotabaru untuk bisa sesegera merealisasikan Jembatan Pulau Laut.
Selain itu, ia juga akan mendorong komunikasi lebih intensif antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Pusat terkait peran Pemerintah Pusat dalam penyelesaian proyek tersebut.
Baca Juga: Polri Gelar Supervisi Bidang Kehumasan di Polda Kalsel
Baca Juga: 'Mappanre Kampoeng', Cara Masyarakat Pulau Burung Melestarikan Budaya Leluhur
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Syarif