apahabar.com, BANJARBARU – Dalam upaya melakukan percepatan pemulihan kerusakan lingkungan pascabanjir, Pemprov Kalsel menyiapkan penanaman 4 juta bibit pohon.
Masyarakat pun diharapkan ikut berpartisipasi dalam melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon tersebut.
“Dengan semangat gerakan revolusi hijau yang dicanangkan Gubernur, akan diberikan bibit secara bertahap dan gratis,” ujar Plt Kepala Dishut Kalsel, Fatimatuzzahra, Selasa (2/2).
Bibit tersebut tersedia di PP BPTH, BPDAS Barito dan KPH di bawah naungan Dishut Kalsel. Selain itu, juga akan dilakukan penanaman sebanyak 10 ribu pohon kayu ulin.
“Ada demplot tanaman ulin, sudah dilaksanakan di hutan kota. Untuk masing-masing KPH belum secara komprehensif. Tahun ini kita akan giat untuk menggerakkan,” paparnya
Meski memerlukan waktu lama dalam masa penanaman dan tidak bisa dimanfaatkan dalam waktu cepat, namun tanaman kayu ini dapat berfungsi untuk menambah tutupan lahan, fungsi hidrologus, dan keseimbangan ekosistem di Kalsel.
“Kalau di areal hutan produksi bisa dilakukan. Tapi pada kawasan hutan lindung, lebih kepada pemanfaatan hasil hutan saja” tutur Aya
Tanaman kayu Ulin dapat meminimalkan terjadinya longsor pada lahan. Namun, sifatnya yang toleran, sehingga ada perlakuan khusus untuk penanamannya.
“Dia harus berada di bawah naungan. Tidak bisa di area-area terbuka,” ujarnya
Meminjam data BPBD Kalsel, kegiatan Dishut Kalsel mengalami kerugian sedikitnya Rp1,45 miliar akibat banjir ini.
Bentuk kerugian di antaranya terdampak pada kegiatan Kebun Bibit Desa (KBD) dan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL).
Sementara, Dishut akan melakukan pola penggantian serta sulam pada tanaman yang terdampak banjir.
Bersama BPDAS HL Barito, Dinas Kehutanan juga sedang menyiapkan peta indikatif untuk sasaran lokasi rehab.
“Kurang lebih 7 ribu hektar yang akan kita laksanakan penanaman dalam tahun ini,” sebutnya.
Salah satu hal yang disiapkan yaitu proses relokasi pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan(IPPKH) yang saat ini masih ditolak sebagian warga.
Semua pemegang IPPKH, digerakkan untuk meningkatkan luas tanaman dan mengatasi konflik dengan masyarakat terkait lahan yang mereka tanami dengan menempuh mekanisme perhutanan sosial. Sasaran relokasi rehab DAS pada DTA Balangan, Barabai, Riam Kiwa dan Kurau.
“Itu adalah kewajiban dari izin pinjam pakai kawasan hutan. Artinya dana itu tidak dari APBD atau APBN,” lanjut Aya – sapaan akrabnya-
Berikutnya yaitu inventarisasi DTA oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang memungkinkan untuk dilakukan penanaman pada sisi sungai dengan pola Agroforestri atau tanamam sisipan. Langkah ini untuk mengantisipasi kejadian banjir dan mengurangi dampaknya.
“Kalau di areal sepanjang DAS, lebih baik kita lakukan penanaman tanaman bambu, kapuk, jingah. Karena itu jenis tanaman yang mampu mengikat tanah dengan baik untuk menyimpan air dan laju erosi permukaan,” jelasnya
Inventarisasi areal penanaman juga akan melibatkan penyuluh dan pegiat lingkungan. Sebab, pada DAS Barito terindikasi adanya pertanian lahan kering, kebun, serta permukiman.
“Kalaupun di sana ada pertanian, kita bisa lakukan pola agroforestri. Kita akan pilihkan jenis-jenis yang sangat memungkinkan untuk tidak terjadinya longsor, pelimpasan air yang tinggi,” bebernya.