Partai Ummat Usung Politik Identitas, Bawaslu: Jangan Gunakan Masjid untuk Kampanye!

Bawaslu mengingatkan Partai Ummat agar tidak menggunakan masjid untuk melakukan kegiatan politik.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja usai menggelar Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024, Selasa (15/2) malam. apahabar.com/Andrey

apahabar.com, JAKARTA - Bawaslu buka suara terkait Partai Ummat yang mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi Pemilu 2024. Saat ini, Bawaslu hanya mengingatkan Partai Ummat agar tidak menggunakan masjid untuk melakukan kegiatan politik. 

"Kami ingatkan pada Partai Ummat tidak melakukan hal demikian, masjid adalah tempat bersama umat Islam yang pilihan politiknya bukan hanya milik Partai Ummat," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja usai menggelar Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024, Selasa (15/2) malam.

Baca Juga: Jurnalis apahabar.com Alami Pelecehan Seksual Saat Rakernas Partai Ummat

Untuk mencegah politik identitas, Rahmat menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengatur pelarangan tempat ibadah untuk berkampanye.

"Kami nantinya meminta pemda menegakkan aturan bahwa masjid adalah tempat beribadah bersama-sama umat, bukan tempat kampanye, apa jadinya nanti jika semua partai melakukan politik identitas di masjid atau di gereja, vihara, dan saling menyerang satu sama lain" ujarnya.

Baca Juga: Partai Ummat Deklarasikan Dukungan untuk Anies Baswedan

Rahmat juga menilai jika tempat ibadah digunakan tempat kampanye, rentan akan terjadi pertentangan sosial.

"Harus hati-hati, Partai Ummat itu akan menaikkan eskalasi pertarungan ditingkat akar rumput, itu yang paling berbahaya," pungkasnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Kami akan secara lantang mengatakan, 'Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas'," ucap Ridho dalam pidatonya di pembukaan Rakernas Partai Ummat, Jakarta, Senin (13/2).

Menurut Ridho, tanpa moralitas agama politik akan kehilangan arah. Ia pun menuding pihak sekuler yang menghendaki dipisahkannya agama dari politik. Lebih dalam, ia pun menyebut politik identitas merupakan politik yang sudah sesuai dengan Pancasila.