Kalsel

Partai Gelora Ulas Ekonomi Kalsel Saat Pandemi Covid-19

apahabar.com, BANJARMASIN – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Kalimantan Selatan mencoba mengulas perekonomian…

Oleh Syarif
Ketua DPW Gelora Kalsel, Riswandi. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Kalimantan Selatan mencoba mengulas perekonomian Banua saat pandemi Covid-19.

Memang, ujar Ketua DPW Gelora Kalsel, H Riswandi, geliat ekonomi kembali pulih setelah pemerintah menurunkan level PPKM.

“Industri rumah tangga (home industry) juga sebagai sumber ekonomi kerakyatan belum tumbuh dan berkembang maksimal selama masa pandemi Covid-19. Padahal sumber daya itu cukup potensial di Kalsel,” ujarnya kepada awak media, Rabu (17/11).

Optimistis mantan Wakil Ketua DPRD Kalsel ini bilang contoh paling mudah ialah potensi-potensi perekonomian Kalsel, seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan selama pandemi COVID-19 belum tergarap maksimal, baik untuk pendapatan daerah maupun masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka.

Artinya, jika sektor itu digerakkan akan kembali memulihkan ekonomi.

“Apalagi kalau pandemi Covid-19 sudah tidak ada lagi di ‘Bumi Perjuangan Pangeran Antasari’ atau ‘Bumi Lambung Mangkurat’ Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa, aktivitas perekonomian Banua akan semakin bergerak maju,” lanjutnya.

Untuk mempercepat berlalu pandemi Covid-19 di Kalsel, selain terus melakukan vaksinasi secara lebih maksimal lagi, juga warga masyarakat sendiri harus sadar patuh terhadap protokol kesehatan (Prokes).

“Bila kita lalai terhadap Prokes, dan vaksinasi Covid-19 kurang dilakukan secara masif, maka tidak mustahil kasus wabah virus yang membahayakan dan mengancam jiwa manusia itu bila kembali lagi. Na’uzibill,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah, baik tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota harus betul-betul berkoordinasi serta bergandengan tangan dengan masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 tersebut.

"Begitu pula dalam penanganan penanggulangan tanpa kebersamaan atau kegotongroyongan semua pihak, termasuk partai politik (Parpol) dan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) kemungkinan sulit terlaksana dengan tuntas," demikian Riswandi.