apahabar.com, JAKARTA - DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta secara tegas menolak usulan para senior partai yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) yang mendorong diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB).
“DPD Partai Demokrat DKI Jakarta secara tegas menolak usulan KLB. Usulan KLB itu hanya dari senior partai yang sedang cari perhatian saja,” kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Taufiqurrahman, seperti dilansir Antara, Sabtu (15/6/2019).
Dia mengatakan naik atau turunnya perolehan suara partai dalam kontestasi Pemilu merupakan hal yang biasa dan evaluasi pasca-Pemilu memang harus dilakukan namun bukan dengan KLB.
Menurut dia, pelaksanaan KLB itu baru bisa dilakukan kalau ada kejadian luar biasa dan ada angka minimal yang harus diusulkan DPC dan DPD Demokrat seluruh Indonesia.
“KLB bisa dilaksanakan kalau ada kejadian luar biasa, namun saat ini tidak ada. Kami harap para senior-senior ini memprovokasi, karena kami nilai mereka mau cari perhatian,” ujarnya.
Taufiqurrahman menjelaskan perolehan suara Demokrat di Jakarta cukup baik, misalnya di Pemilu 2019 memperoleh dua kursi DPR RI dan 10 kursi DPRD Jakarta.
Karena itu dia menilai pernyataan senior Demokrat itu hanya ingin mencari perhatian Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) karena sebagai sosok muda di internal partai dan akan menjadi tokoh sentral.
“Komentar mereka ini tidak pantas di tengah kondisi keluarga Pak SBY yang sedang berduka. Mereka ini ngaco, lebih baik keluar dari Demokrat daripada berkomentar tentang partai,” katanya.
Sebelumnya, senior Partai Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong DPP Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa paling lambat pada 9 September 2019.
Politisi senior Demokrat yang tergabung dalam gerakan ini, antara lain Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua, pendiri Demokrat Ahmad Mubarok, dan tokoh senior lain seperti Ahmad Jaya dan Ishak.
Mereka mendesak DPP Partai Demokrat menggelar KLB sebagai forum tertinggi untuk memilih ketua umum dan pengurus baru karena dinilai perolehan suara Demokrat di Pemilu 2019 anjlok.
Perolehan suara Demokrat pada Pemilu 2014 mencapai 10,9 persen lalu turun menjadi 7,7 persen di Pemilu 2019.
Baca Juga:Rabu Depan, Dua Kader DPD PDIP Diajukan ke DPP Sebagai Wakil Ketua DPRD Kalsel
Baca Juga:PDI Perjuangan Usung Kadernya Hermansyah sebagai Wali Kota Banjarmasin
Sumber: Antara
Editor: Aprianoor