Hot Borneo

Pak Menteri! Pelangsiran Makin Terang-terangan di Banjarmasin

apahabar.com, BANJARMASIN – Praktik pelangsiran BBM makin tak malu-malu lagi di Banjarmasin. Bukan menjadi rahasia umum,…

Praktik pelangsiran makin dengan mudahnya ditemui di sejumlah SPBU Banjarmasin, salah satunya di kawasan Banjarmasin Tengah. Foto: Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Praktik pelangsiran BBM makin tak malu-malu lagi di Banjarmasin. Bukan menjadi rahasia umum, jika terjadi di SPBU pinggiran kota. Namun kali ini justru di SPBU di pusat kota Banjarmasin.

Pantauan apahabar.com di sebuah SPBU kawasan Banjarmasin Tengah, Kamis (7/4) sekitar pukul 21.00, mendapati seorang pengemudi mengisi BBM jenis Pertalite hingga puluhan liter.

Mulanya tak ada yang aneh, sampai tiba giliran pengemudi satu ini. Berselang 10 menit, ia tak juga selesai mengisi BBM. Sekejap, tumpukan sepeda motor terjadi. Antrean makin mengular.

Jelas saja antre. Saat menengok mesin penghitung digital, pengisian BBM si pengemudi itu menunjukkan angka hingga 70 liter.

Padahal kapasitas tangki sepeda motor Vario umumnya hanya berkisar 5 liter. Saat ditengok lebih jauh, rupanya pengemudi itu membawa dua jeriken 20 liter. Yang diselipkan di bagian bawah dasbor atau panel kendali motor.

Selesai mengisi, pengemudi pergi. Ia membayar Rp500 ribu ke operator.Menariknya, kendati melayani pembelian jeriken, gestur yang ditunjukkan operator tampak biasa-biasa saja.

Pertamina sendiri kembali mengeluarkan aturan pelarangan pembelian BBM Pertalite menggunakan jeriken. Larangan yang diterbitkan 5 April itu ditujukan ke SPBU di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Lantas, bagaimana dengan Kalimantan Selatan? Unit Manager Communication, Relations & CSR Pertamina MOR VI, Susanto August Satria menegaskan di Kalsel juga tidak boleh.

"Pakai jeriken, tidak boleh," ujar Satria via pesan WhatsApp dihubungi apahabar.com, Kamis malam.

Apa ancaman sanksinya? Satria tampak tak mau terburu-buru. Sebagai tindak lanjut, pihaknya berjanji melakukan pengecekan ke SPBU yang berjarak hanya selemparan batu dari markas Polda Kalsel tersebut.

"Kita cek dulu mas, besok tim cek ke SPBU," ujarnya.

Sejatinya pengisian BBM menggunakan jeriken sudah menjadi rahasia umum di Banjarmasin. Buktinya, praktik serupa juga didapati media ini di SPBU kawasan Teluk Dalam. Khususnya BBM Solar.

Minimnya pengawasan dan adanya dugaan kongkalikong petugas dengan pengecer, diduga menjadi pemicu tumbuh suburnya praktik pelangsiran.

"Jika mereka (truk pelangsir dengan tangki modifikasi) masuk, bisa sampai setengah jam. Sekali ngisi, bisa sampai 300 liter. Kami cuma dapat antrenya saja," ujar HW salah seorang sopir truk tujuan Kalteng di SPBU Teluk Dalam, baru tadi.

Jalur Pelangsir

Jalur Khusus Bebas Pelangsir BBM di Banjarmasin, Pertamina-Legislator Blakblakan

Ribut-ribut soal praktik pelangsiran, sekali lagi, bukan hal baru di Banjarmasin. Awal Maret tadi, puluhan sopir truk Pelabuhan Trisakti mogok kerja buntut kelangkaan solar subsidi.

Mereka kemudian menuntut agar Pertamina membuat jalur khusus pengisian BBM khusus pelangsir. Lantas, mungkinkah hal tersebut dilakukan? Satria melihat bisa saja itu dilakukan. Asal, ada payung hukumnya.

Sebab, Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014, Pertamina hanya sebatas mengoperatori penyaluran BBM.

“Sehingga, jika ingin ada jalur khusus, maka pemda setempat harus bisa membuat aturan tersebut,” katanya kepada apahabar.com.

Selama ada aturan itu, maka Pertamina bakal tunduk.

“Kalau memang ada aturan yang membolehkan, akan kita lakukan. Termasuk mengatur juga untuk spesifikasi kendaraan, agar tidak ada lagi oknum pengecer,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Bambang Yanto Permono sudah berjanji membawa gagasan ini ke forum legislator terlebih dahulu. Namun sampai kini tak terdengar realisasinya.

“Nanti kita bicarakan dengan kawan-kawan Komisi 2. Mestinya dewan provinsi yang membuat perda-nya karena menyangkut wilayah Kalsel, karena ini terjadi bukan di Banjarmasin saja,” singkatnya, baru-baru tadi.

Sidak Menteri ESDM

Bertemu Menteri ESDM di Astambul Banjar, Sopir Curhat Kelangkaan Solar Subsidi

Pemandangan deretan truk pengantre solar menyambut kedatangan kunjungan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif ke Kalimantan Selatan, Kamis (7/4).

Saat itu Menteri ESDM mengunjungi SPBU 63.706.01 di Jalan A Yani Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Tampak antrean panjang mengular hingga jalan A Yani.

Setibanya di SPBU, Menteri Arifin Tasrif langsung mendatangi sopir truk untuk berbincang-bincang dengan sopir.

Betapa kagetnya Menteri ESDM ketika mendengar keluhan sopir tiap hari harus mengantre berjam-jam. Bahkan hingga menginap di SPBU demi mendapat solar bersubsidi.

Kepada wartawan, Menteri Arifin menjelaskan Pertamina selalu berupaya mengendalikan dengan memenuhi suplai, setelah beberapa waktu lalu kesulitan karena permintaan mendadak meningkat disebabkan kegiatan ekonomi meningkat.

“Merespons keluhan-keluhan ini terutama suplai, memang ada aturannya, jangan kelebihan. Ada juga banyak mobil yang tangkinya gede-gede,” ujarnya.

Arifin juga menyinggung adanya masyarakat yang menggunakan solar bersubsidi padahal tidak berhak.

“Solar subsidi ini tiap tahun jatahnya sudah ditentukan, seharusnya mereka yang tidak berhak mendapatkan solar subsidi jangan memanfaatkan solar subsidi,” terangnya.

“Karena sekarang disparitas harganya tinggi, antara dexlite dan solar subsidi bedanya 8 ribu, larilah semua ke sini, sehingga masyarakat yang berhak tidak kebagian. Seharusnya masyarakat yang mampu agar menggunakan yang non subsidi, agar betul-betul tepat sasaran,” sambungnya lagi.

Disinggung maraknya praktik pelangsiran solar untuk diecerkan lagi, Arifin merespons santai. Ia bilang jika solar di SPBU kosong beli saja di jalan atau di pengecer.

“Barang di pengecer itu dari mana? SPBU ‘kan. Mereka (sopir truk) tidak mau beli sepuluh ribu (di pengecer), sementara di sini (SPBU) lima ribu. Ini juga akan kita evaluasi nantinya,” ucapnya.

Kendati begitu, untuk memenuhi permintaan BBM di bulan Ramadan hingga lebaran, Menteri Arifin memastikan bakal cukup.

“Kalau memang dibutuhkan rencananya kita tambah kuotanya, 10 persen dari hitungan keseluruhan, termasuk yang subsidi,” tandas Arifin.