apahabar.com, JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meminta tambahan anggaran untuk tahun 2024. Angkanya tak kecil. Mencapai hingga Rp3,1 triliun.
"Untuk semua hal ini, kami masih membutuhkan beberapa hal yang tidak termasuk dalam anggaran Rp 400 miliar tadi," kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono saat rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, yang dikutip Selasa (19/9).
Otorita IKN sebenarnya telah mengajukan anggaran sebesar Rp 434 miliar. Untuk tahun 2024. Dan sudah disetujui oleh Banggar dalam rapat kemarin.
Tapi, Bambang merasa IKN masih membutuhkan biaya tambahan anggaran untuk biaya operasional, serta pemeliharaan hingga pengadaan sarana prasarana di IKN.
"Mulai 2024, kami butuh untuk aksesibilitas yang juga belum ada, penting juga untuk pengadaan pemadam kebakaran, hal inilah yang mendasari kami ajukan tambahan biaya," ujar dia.
Biar tahu saja. Dalam rapat paripurna Otorita IKN memaparkan rincian kebutuhan tambahan biaya tersebut.
Sekretariat Otorita IKN misalnya. Dia membutuhkan tambahan dana sebanyak Rp 182,8 miliar. Lalu, Kedeputian Bidang Sarana Prasarana meminta dana tambahan paling besar yakni Rp 2,1 triliun.
Sementara, Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital membutuhkan tambahan biaya sebanyak Rp 466 miliar. Serta, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan SDA membutuhkan tambahan biaya sebanyak Rp 387 miliar.
Bambang mencontohkan. Kebutuhan tambahan anggaran di Kedeputian Sarana dan Prasarana. Sebesar Rp 893 miliar.
Dana tersebut dibutuhkan dalam rangka membangun 5 menara rumah susun untuk para pegawainya.
"Kami belum ada pembangunan tower untuk pegawai kami sendiri," kata dia.
Selain itu, ada juga dana Rp2,1 triliun di Kedeputian Sarana dan Prasarana. Beberapa rincian item dikerjakan.
Pertama untuk konsultan operation readiness pembangunan infrastruktur sebesar Rp27,2 miliar. Lalu, biaya operasional pemeliharaan gedung di kawasan IKN; Rp409,7 miliar.
Ada juga untuk penyediaan dan pengelolaan angkutan umum sebesar Rp500 miliar. Kemudian sarana pemadam kebakaran, Rp265,5 miliar.
Terakhir, untuk kebijakan bidang sarana dan prasarana koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan sebanyak Rp16,2 miliar.
Namun, sejumlah anggota Banggar DPR memprotes. Pasalnya permintaan tambahan itu dilakukan di akhir-akhir pembahasan anggaran 2024 untuk IKN.
Adapun, Banggar hanya menyetujui anggaran untuk IKN di 2024 sebesar Rp434 miliar, sebagaimana permintaan awal.