apahabar.com, JAKARTA - Pemerintah masih akan mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai peredam gejolak global untuk menjaga momentum percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Di tengah dinamika perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian, APBN 2023 dirancang sangat konservatif namun tetap memberikan ruang yang memadai untuk berperan sebagai peredam gejolak," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II Tahun 2023 di Jakarta, Senin (8/5).
Guna mengatasi gejolak harga pangan di awal tahun 2023, ia mengatakan berbagai upaya pengendalian harga terus dilakukan bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI). Pemerintah juga melakukan perluasan program perlindungan sosial berupa beras bagi 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Selain itu, untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan gizi khususnya protein, diberikan bantuan berupa paket daging ayam dan telur bagi 1,4 juta KPM dengan balita stunting. Alokasi anggaran sebesar Rp8,2 triliun untuk bantuan pangan tersebut disalurkan pada bulan Maret-Mei 2023.
Baca Juga: Potensi Gagal Bayar Utang AS, Menkeu: Tak Ada Pengaruh ke Ekonomi RI
Dalam perspektif jangka menengah-panjang, pemerintah akan terus mendorong peran kebijakan fiskal dalam rangka peningkatan produktivitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Menkeu menjelaskan, peran ini antara lain dilaksanakan melalui dukungan pada berbagai agenda reformasi struktural, penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kualitas birokrasi dan regulasi guna menciptakan iklim investasi dan bisnis yang mempunyai daya saing tinggi.
Di tengah tren perlambatan ekonomi global dan moderasi harga komoditas, APBN tetap solid dengan pendapatan negara yang masih terus kuat. Penerimaan perpajakan mencapai Rp504,48 triliun pada triwulan I-2023 (24,95 persen dari target APBN) atau tumbuh 25,36 persen dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy).
Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp142,66 triliun (32,32 persen dari target APBN) atau tumbuh 43,75 persen (yoy).
Baca Juga: Ekonomi Kuartal II, Kemenkeu: Lebih Baik Berkat Ramadan dan Lebaran
Dengan pendapatan negara yang kuat, Bendahara Negara tersebut menuturkan APBN bisa merealisasikan belanja negara sebesar Rp518,66 triliun (16,94 persen dari pagu APBN) atau tumbuh 5,70 persen (yoy).
Kinerja belanja negara yang tumbuh positif tersebut ditopang oleh realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp347,23 triliun (15,46 persen dari pagu APBN) atau tumbuh 10,52 persen (yoy). Sementara, realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp171,39 triliun atau 21,04 persen dari pagu APBN.
Di sisi lain, realisasi pembiayaan anggaran dalam APBN terjaga hati-hati, fleksibel, dan akuntabel sejalan dengan strategi pembiayaan tahun 2023. Pembiayaan utang melalui surat berharga negara (SBN) dan pinjaman berada dalam jalur sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023, terealisasi sebesar Rp224,79 triliun (32,28 persen dari target).
"Pengadaan utang dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kas pemerintah, serta kebutuhan pembiayaan," tegas Menkeu.