apahabar.com, MARABAHAN – Hingga masa jabatan berakhir pada 2022, Bupati Barito Kuala, Hj Noormiliyani AS, menargetkan perubahan status 19 desa tertinggal.
Dari total 195 desa di Batola, 34 di antaranya masih berstatus tertinggal. Identifikasi ketertinggalan tersebut diukur menggunakan acuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No3 Tahun 2016.
Terdapat 6 kriteria dan 27 indikator daerah tertinggal. Adapun kriteria yang digunakan adalah perekonomian, Sumber Daya Manusia (SDM), Kemampuan Keuangan Daerah (KKD), infrastruktur, aksesibilitas dan kriteria daerah.
Sedangkan indikator tertinggal antara lain persentase penduduk miskin, angka harapan hidup, jalan antar desa melalui darat, fasilitas kesehatan per 1.000 penduduk, pengguna telepon, hingga akses ke pelayanan pendidikan dasar.
“Alhamdulillah sampai 2019, tersisa 19 desa tertinggal. Dari 19 desa tersebut, belum satupun mencapai indeks skor lebih 5 berdasarkan akumulasi indikator-indikator tertinggal yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS),” ungkap Noormiliyani, Rabu (10/07/2019).
Ditargetkan 19 desa tersebut tidak lagi tertinggal pada 2022, atau di akhir masa jabatan bupati wanita pertama di Kalimantan Selatan ini.
Dalam program pengentasan desa tertinggal, Pemkab Batola menggunakan metode bertahap dari tahun ke tahun. Kebijakan ini juga mempertimbangkan kekuatan anggaran.
“Dalam program 2019, kami memfokuskan pembebasan Banitan, Balukung dan Sungai Telan Besar dari status desa tertinggal,” jelas Noormiliyani.
“Sedangkan 16 desa tersisa diselesaikan dalam tiga tahun masa jabatan saya hingga 2022. Rinciannya 6 desa lagi pada 2020, 6 desa setahun kemudian, hingga menyisakan 5 desa pada 2022,” tegasnya.
Pembangunan daerah tertinggal ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi rata-rata 7,24 persen.
Kemudian penurunan persentase penduduk miskin menjadi rata-rata 14,00 persen, termasuk peningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi rata-rata 69,59 persen.
“Saya berharap dukungan semua pihak untuk merealisasikan program-program tersebut, sesuai dengan visi misi membangun desa dan menata kota,” beber Noormiliyani.
Sementara dalam keterkaitan menata kota, fokus utama adalah mengubah wajah Marabahan sebagai ibukota kabupaten. Mulai dari naik Jembatan Rumpiang, bawah Jembatan Rumpiang dan perempatan Jembatan Rumpiang.
“Sekarang Batola sudah termasuk kriteria 1 penerapan kawasan bebas rokok, termasuk bebas iklan-iklan rokok di kawasan umum,” tegas Noormiliyani.
“Kami sudah menyiapkan videotron sebagai pengganti. Videotron itu menjadi media informasi aktivitas pemerintah kepada masyarakat,” tandasnya.
Baca Juga: Punya Empat Pengajian, Warga Purwosari Baru Minta Perbaikan Jalan
Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Muhammad Bulkini