Nasional

Nihil Menteri Baru dari Kalsel, Gubernur Mesti Kerja Ekstra Sokong IKN

apahabar.com, BANJARMASIN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik enam menteri dan lima wakil menteri…

Dari sederet nama yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, tak ada satu pun putera daerah asal Kalimantan Selatan (Kalsel). Foto: Muchlis – Biro Setpres

apahabar.com, BANJARMASIN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik enam menteri dan lima wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta Pusat (Jakpus), Rabu (23/12).

Sayang, dari sederet nama yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, tak ada satu pun putera daerah asal Kalimantan Selatan (Kalsel).

Padahal, Presiden Jokowi telah memutuskan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia akan pindah ke Paser Penajam Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). Kaltim berbatasan langsung dengan Kalsel.

Terkait hal itu, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik FISIP ULM, Dr. Budi Suryadi angkat bicara.

Menurutnya, pemindahan ibu kota negara merupakan progres politik yang luar biasa dalam perjalanan pembangunan politik di Indonesia.

“Ini langkah solutif bagi kebuntuan dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” ucap Budi Suryadi kepada apahabar.com, Rabu (23/12) siang.

Posisi menteri, kata dia, lebih pada kapabilitas individu. Meskipun sosok menteri juga harus paham filosofi pemindahan ibu kota untuk percepatan pemerataan pembangunan di wilayah tengah dan timur Indonesia.

“Rotasi putra daerah menjadi menteri sudah lama digulirkan dan dijalankan. Bisa kita lihat dalam kabinet kementerian sebelumnya. Ada putra daerah dari Kalsel, dan kabinet kementerian yang sekarang ada dari Kalteng,” kata Guru Besar FISIP ULM ini.

Rotasi putra daerah ini, sambung dia, memang sudah bagus dijalankan secara bergantian.

Namun, yang lebih urgen sebenarnya kolaborasi para gubernur di Kalimantan untuk mengambil peran dan posisi di percepatan pemerataan pembangunan tersebut. Mengingat wilayahnya sebagai penyangga ibu kota baru.

“Kepala daerah harus beradaptasi dengan posisi baru yang daerahnya sebagai penyangga ibu kota negara,” bebernya.

Siapa pun putra daerah asal Kalimantan yang menjadi menteri, tambah dia, tentu para kepala daerah harus berkolaborasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Kalimantan.

“Banyak yang berpotensi seperti daerah Kalimantan lain. Namun wajib menghormati rotasi putra daerah di kementerian sebagai wujud pemerataan pembangunan di Kalimantan,” pungkasnya.