Politik

Netizen Kritik Dewan Kalsel Soal Wacana Pembelian Mobil Dinas Saat PPKM

apahabar.com, BANJARMASIN – Wacana pembelian mobil dinas baru untuk tiga Wakil Ketua DPRD Kalsel terus menuai…

Wacana pembelian mobil dinas 3 Wakil Ketua DPRD Kalsel mengemuka. Foto-dok/apahabar.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Wacana pembelian mobil dinas baru untuk tiga Wakil Ketua DPRD Kalsel terus menuai kritik dari masyarakat.

Tak terkecuali, warganet alias netizen di media sosial, khususnya Instagram.

Salah satunya unggahan Instagram apahabar.com soal wacana pembelian mobil dinas baru tiga Wakil Ketua DPRD Kalsel yang dibanjiri komentar miring dari warganet.

Mereka sangat menyayangkan rencana pembelian mobil baru di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berjilid-jilid di Kalsel.

Menurut mereka, wakil rakyat di Rumah Banjar, sebutan Gedung DPRD Kalsel, seakan mati rasa terhadap kondisi masyarakat Banua.

“Astaghfirullah, rakyat lagi banyak yang susah, malah begini. Mati rasakah sudah wakil rakyat kita ini? Sabar sabar,” tulis netizen.

“Wakil rakyat seharusnya merakyat. Apakah ini sekedar lagu saja, karena kenyataannya?” kata netizen.

“Beri mobil pikap bekas,” timpal netizen lain.

Sebelumnya, rencana pembelian mobil baru senilai Rp 3,25 miliar itu kembali mencuat saat rapat KUPA PPAS 2021 dan KUA PPAS 2022, Senin (23/8).

Namun belakangan, rencana tersebut ditentang sejumlah kalangan. Salah satunya, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Andi Tenri Sompa.

"Wakil rakyat mestinya berempati kepada masyarakat," ujar Andi Tenri Sompa, Selasa (24/8).

"Walaupun pengadaan itu sah-sah saja. Juga sudah disetujui Sekdaprov, tapi kondisinya tidak tepat," lanjutnya.

Bang Dhin Minta Ditunda

Wakil Ketua DPRD Muhammad Syaripuddin. Foto: Istimewa

Sebagai Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin, justru tidak sepakat dengan wacana pembelian mobil dinas baru untuk dirinya saat pandemi COVID-19.

"Mohon dipertimbangkan! Kondisi saat ini sedang tidak memungkinkan dan akan menjadi polemik bagi kita semua di DPRD dan Pemprov Kalsel," tegas Bang Dhin.

Kendati demikian, ia tak bisa melarang, karena pembelian kendaraan dinas itu kewenangan Sekretariat DPRD Kalsel dan Pemprov Kalsel.

"Harapan saya ditunda, tapi kalau Sekwan atau Pemprov Kalsel tetap mau mengadakan, silakan. Tanggung jawab sendiri," pungkasnya.