bakabar.com, AMUNTAI - Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan resmi dibuka, Jumat (13/2) malam.
Pembukaan Musda ditandai dengan pemukulan rebana oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Muhammad Syarifuddin.
Agenda lima tahunan tersebut digelar di Pendopo Bupati Hulu Sungai Utara dan berlangsung selama tiga hari hingga 15 Februari 2026. Musda XI MUI Kalsel mengusung tema 'Meneguhkan Peran Ulama untuk Mewujudkan Kemakmuran Banua dan Kesejahteraan Masyarakat'.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekdaprov, disampaikan apresiasi atas dedikasi kepengurusan MUI Kalsel selama lima tahun terakhir dalam membina umat serta menjaga kondusivitas kehidupan beragama.
MUI dinilai telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah, baik dalam memberikan pandangan dan fatwa keagamaan, menjaga harmoni sosial, maupun mendukung program pembangunan daerah.
“Musda bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi momentum penting untuk melakukan evaluasi dan merumuskan arah kebijakan serta kepemimpinan lima tahun ke depan,” papar Syarifuddin.
Lantas di tengah perkembangan zaman dan kompleksitas persoalan sosial, peran ulama semakin strategis sebagai penuntun umat dan penjaga moralitas bangsa.
“Kepemimpinan MUI ke depan harus adaptif, bijaksana, serta tetap berpegang pada prinsip syariat dan nilai-nilai kebangsaan,” lanjutnya.
Pemprov Kalsel juga menegaskan komitmen memperkuat sinergi dengan MUI guna mewujudkan masyarakat yang religius, sejahtera, dan berkeadilan.
“Semoga Musda XI ini melahirkan kepengurusan baru yang amanah, solid, dan mampu melanjutkan capaian organisasi sebelumnya,” tegas Syarifuddin.
Sementara Ketua Panitia Pengarah Musda MUI Kalsel, Ma’ruf, menyampaikan bahwa MUI terus berkomitmen menjalankan fungsi sebagai pelayan umat, mitra pemerintah, serta penjaga kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
"Sejumlah isu krusial di Kalsel, termasuk tantangan transformasi digital, menjadi latar belakang pelaksanaan musda. Perkembangan teknologi menuntut MUI dan organisasi kemasyarakatan Islam untuk terus beradaptasi," beber Ma'ruf.
"Berbagai persoalan tersebut memerlukan peran ulama yang lebih aktif, solutif, dan responsif agar kehadiran MUI benar-benar dirasakan umat,” pungkasnya.