bakabar.com, BANJARBARU - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan mulai mematangkan arah gerakan organisasi untuk periode 2026–2030 melalui Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I yang dirangkai dengan Dialog Kebangsaan di Banjarbaru, Senin (15/6).
Kegiatan dibuka Wakil Ketua Umum MUI, Marsudi Syuhud, dan dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, unsur pemerintah daerah, tokoh agama, serta sekitar 500 peserta yang berasal dari MUI kabupaten/kota di Kalsel.
Mukerda menjadi forum strategis untuk mengevaluasi program yang telah berjalan sekaligus menyusun prioritas kerja organisasi dalam lima tahun mendatang.
Ketua MUI Kalsel, KH Ahmad Syairazi, menegaskan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh manfaat nyata untuk masyarakat.
"Program yang dirumuskan harus diwujudkan dalam langkah nyata sehingga benar-benar memberikan kemaslahatan bagi umat," papar Syairazi.
Menurutnya, MUI memiliki dua peran utama yang saling melengkapi, yakni sebagai khadimul ummah atau pelayan umat dan shodiqul hukumah sebagai mitra pemerintah. Kedua fungsi tersebut dinilai semakin penting di Kalsel yang dikenal memiliki masyarakat religius dengan dinamika sosial yang terus berkembang.
MUI pun diharapkan tidak hanya hadir dalam persoalan keagamaan, tetapi juga turut memberikan panduan dan solusi pada berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi syariah, ketahanan keluarga, hingga persoalan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan.
Sementara Pemprov mengapresiasi kontribusi MUI sebagai mitra strategis dalam menjaga keharmonisan masyarakat.
Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso, menilai peran ulama sangat penting dalam memperkuat persatuan, toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat.
Menurut Adi, derasnya arus informasi digital menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta berbagai konten yang berpotensi memecah belah persatuan.
"Penguatan nilai kebangsaan harus terus dilakukan. Dialog seperti ini menjadi ruang penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat," papar Adi.
Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama antara lain peningkatan kualitas pendidikan, pencegahan stunting, pemberantasan narkotika, pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, hingga upaya menjaga kelestarian lingkungan.